DAERAHHEADLINE

Uang Semangat Rp150 Ribu untuk Relawan Karhutla Sumsel, Bagaimana Pelaksanaannya di Daerah?

136
×

Uang Semangat Rp150 Ribu untuk Relawan Karhutla Sumsel, Bagaimana Pelaksanaannya di Daerah?

Sebarkan artikel ini

Sumsel (HP) — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan insentif atau uang semangat sebesar Rp150 ribu per hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa (1/9/2026), saat mengajak masyarakat bergabung dalam satuan tugas (satgas) darat penanganan karhutla. Kebijakan itu kembali ditegaskan saat Herman Deru meninjau Posko Karhutla di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Palembang, Senin (7/9/2026).

Namun, pelaksanaannya di tingkat kabupaten/kota masih menyisakan pertanyaan, terutama bagi daerah yang menerima anggaran penanganan karhutla.

Pemerintah pusat mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp100 miliar untuk penanganan karhutla di Sumsel. Dana tersebut dialokasikan kepada lima pemerintah daerah, yakni Pemprov Sumsel Rp30 miliar, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Rp20 miliar, Musi Banyuasin Rp20 miliar, Ogan Ilir Rp15 miliar, dan Banyuasin Rp15 miliar.

Dengan adanya anggaran tersebut, publik patut mendapatkan penjelasan yang transparan: apakah relawan karhutla di masing-masing daerah penerima Banpres juga mendapatkan uang semangat Rp150 ribu per hari? Jika iya, berapa jumlah relawan yang didata dan berapa alokasi anggarannya?

Selain itu, apakah mekanisme pemberian uang semangat tersebut berlaku seragam di seluruh daerah atau disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan anggaran masing-masing pemerintah daerah?

Gubernur Sumsel pada Rabu (16/9/2026) menyampaikan bahwa dukungan anggaran bagi relawan telah disiapkan melalui BPBD maupun pemerintah provinsi. Masyarakat yang ingin terlibat diarahkan mendaftarkan diri melalui BPBD kabupaten/kota sesuai domisili.

Relawan harus terdaftar melalui BPBD, memiliki kondisi kesehatan yang memadai, disiplin, berdedikasi, melampirkan surat keterangan sehat, serta siap menjalankan tugas sesuai kebutuhan penanganan karhutla. Mereka juga harus memahami wilayah penugasan dan bersedia ditempatkan di lokasi yang ditentukan.

Sementara itu, Pemkab OKI yang menerima Banpres Rp20 miliar menyatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan operasi pemadaman, termasuk sarana-prasarana, logistik, operasional, serta dukungan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan sesuai ketentuan.

Karena itu, masyarakat perlu mengetahui secara terbuka berapa jumlah relawan yang dilibatkan, berapa lama mereka ditugaskan, berapa besaran uang semangat yang diberikan, dari pos anggaran mana dana tersebut berasal, serta bagaimana mekanisme pendataan dan pertanggungjawabannya.

Keterbukaan tersebut penting agar kebijakan uang semangat Rp150 ribu per hari tidak sekadar menjadi pengumuman, tetapi memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla di lapangan. (rls/Tim Red PPWI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *