DAERAHHEADLINE

Dugaan Korupsi Jalan Sihapilis Samosir Rp9,7 Miliar, Pangihutan Sinaga Adukan Mantan Kasi Intel ke Kejagung

84
×

Dugaan Korupsi Jalan Sihapilis Samosir Rp9,7 Miliar, Pangihutan Sinaga Adukan Mantan Kasi Intel ke Kejagung

Sebarkan artikel ini

Pewarta, Samosir (HP) — Pelapor dugaan korupsi proyek lanjutan rekonstruksi Jalan Simpang Jalan Nasional Jembatan Sihapilis Simpang Jalan Nas Tanjungan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Pangihutan Sinaga, resmi melaporkan mantan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir, Richard Simaremare, ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

Tak hanya melaporkan Richard, Pangihutan juga mendesak Kejagung RI melakukan supervisi terhadap penanganan dugaan korupsi proyek senilai Rp9,7 miliar tersebut yang kini telah memasuki tahap penyidikan di Kejari Samosir.

Hal itu disampaikan Pangihutan Sinaga kepada Harianpewarta.com, Sabtu (21/11/2026), melalui sambungan telepon dari Jakarta.

“Sudah resmi kita laporkan kemarin ke Kejagung RI,” ujar Pangihutan.

Proyek lanjutan rekonstruksi Jalan Sihapilis Tanjungan tersebut memiliki nilai kontrak Rp9.699.450.000 atau sekitar Rp9,7 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan data kontrak, pekerjaan dengan Nomor Kontrak 670/01/KTR/PPK/DISPUTR/DAK/IV/2022 itu dikerjakan PT Sangguna Garuda Persada dengan konsultan pengawas CV JO-MAS Konsultan. Masa pelaksanaan pekerjaan tercatat selama 180 hari kalender.

Pangihutan menjelaskan, laporan terhadap Richard Simaremare berkaitan dengan surat jawaban Kejari Samosir Nomor B-1228/L.2.33.2/Dek.1/09/2023 tertanggal 21 September 2023.

Surat tersebut ditandatangani Richard Simaremare selaku Analis Muda yang menjabat Kasi Intel, saat itu bertindak atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Samosir.

Dalam surat perihal balasan laporan informasi dugaan korupsi anggaran pekerjaan lanjutan rekonstruksi Jalan Sihapilis Tanjungan TA 2022 itu, Kejari Samosir menyampaikan telah berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara.

Bahkan, surat tersebut menyebutkan pemeriksaan telah dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-Gas/238/III/2023/Ditreskrimsus tertanggal 13 Maret 2023.

Namun, Pangihutan mempersoalkan isi surat tersebut karena dinilai perlu diperjelas, terutama jika dibandingkan dengan perkembangan penanganan perkara saat ini.

Pasalnya, dugaan korupsi proyek Sihapilis tersebut kini justru telah memasuki tahap penyidikan di Kejari Samosir.

Kepala Kejari Samosir, Akwan Annas, sebelumnya kepada sejumlah jurnalis menyampaikan bahwa perkara tersebut sedang dalam tahap penyidikan dan masih didalami.

Perbedaan informasi antara surat jawaban Kejari Samosir tahun 2023 dengan perkembangan penanganan perkara saat ini menjadi salah satu alasan Pangihutan membawa persoalan tersebut ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI.

“Ada apa ini, perlu dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.

Pangihutan meminta Jamwas menelusuri dasar penerbitan surat tersebut, sejauh mana koordinasi dengan Polda Sumut dilakukan, serta bagaimana hasil dan tindak lanjut pemeriksaan yang disebutkan dalam surat itu.

Menurutnya, penjelasan tersebut penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai proses penanganan dugaan korupsi proyek jalan yang telah berjalan sejak 2022 itu.

Selain melaporkan mantan Kasi Intel, Pangihutan juga mendesak Kejagung RI segera melakukan supervisi terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek Sihapilis di Kejari Samosir.

Ia menilai, semakin lama perkara tersebut dituntaskan, semakin besar kekhawatiran bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi itu menjadi kabur atau sulit ditelusuri.

Pangihutan juga menyoroti kondisi pejabat yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Menurutnya, selama proses hukum belum tuntas, para pejabat itu masih tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil (PNS), termasuk tunjangan.

Bahkan, ia mengungkapkan terdapat sejumlah pejabat yang diduga terkait dengan perkara tersebut telah mengalami kenaikan jabatan.

Karena itu, Pangihutan menilai supervisi Kejagung diperlukan agar penyidikan berjalan lebih terarah, transparan, dan tidak berlarut-larut.

Ia berharap penyidikan tidak berhenti pada proses administrasi penanganan perkara, tetapi mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.

“Jangan sampai perkara ini berlarut-larut. Kita berharap Kejagung turun melakukan supervisi sehingga penanganannya jelas dan pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap berdasarkan alat bukti,” ujarnya.

Pewarta telah berupaya meminta konfirmasi kepada Richard Simaremare untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar, konteks, dan tindak lanjut surat tertanggal 21 September 2023 tersebut.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, Richard Simaremare yang saat ini menjabat Kasi Pidsus di Kejari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, belum memberikan jawaban.
(Candro Situmorang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *