DAERAHHEADLINE

Atlet Disabilitas OKI Minta Kesetaraan Bonus, Dugaan Potongan 15 Persen dan Kesenjangan Penghargaan Jadi Sorotan

44
×

Atlet Disabilitas OKI Minta Kesetaraan Bonus, Dugaan Potongan 15 Persen dan Kesenjangan Penghargaan Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini

OGAN KOMERING ILIR – (HP) Sejumlah atlet penyandang disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kesetaraan bonus dan penghargaan atlet. Selain mempertanyakan perbedaan nominal bonus dengan atlet umum, mereka juga menyoroti informasi mengenai dugaan pemotongan bonus yang disebut mencapai 15 persen pada 2025.

Persoalan tersebut mencuat setelah adanya informasi yang disampaikan Sekretaris NPCI OKI, Masidi. Ia menyebut dugaan potongan bonus pada 2025 mencapai 15 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya dikabarkan mencapai 25 persen.

Informasi tersebut diketahui Ketua NPCI OKI Hartanti, Bendahara Teguh, serta pendamping penyandang disabilitas dari Dinas Sosial OKI, Kusnadi.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama para atlet di rumah singgah Dinas Sosial OKI, Jumat (20/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, para atlet berharap pemerintah daerah menelusuri persoalan ini secara menyeluruh, terutama menyangkut mekanisme penganggaran, pencairan, penyaluran bonus, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Terkait pengelolaan anggaran bonus, terdapat keterangan agar persoalan lebih lanjut dikonfirmasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) OKI karena instansi tersebut berkaitan dengan perencanaan anggaran.

Perbedaan Bonus Atlet Disabilitas dan Atlet Umum Dipertanyakan

Para atlet disabilitas mengungkapkan adanya perbedaan cukup besar dalam nominal penghargaan yang mereka terima dibandingkan atlet umum.

Mereka menyebut bonus atlet umum telah dibagikan pada 17 Desember 2025, sementara bonus atlet disabilitas baru diserahkan pada 16 November 2026.

Adapun rincian bonus atlet disabilitas yang disampaikan adalah sebagai berikut:

– Medali emas: 8 medali, bonus disebut sebesar Rp6 juta.
– Medali perak: 17 medali, bonus disebut sebesar Rp3 juta.
– Medali perunggu: 19 medali, bonus disebut sebesar Rp600 ribu.

Sementara itu, bonus dan hadiah bagi atlet umum disebut mencapai Rp12 juta hingga Rp15 juta untuk medali emas kategori ganda, Rp6 juta untuk medali perak, dan Rp2 juta untuk medali perunggu.

Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan besaran bonus, kriteria penerima, serta kebijakan yang menjadi landasan pemberian penghargaan kepada masing-masing kategori atlet.

Para atlet berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap atlet yang sama-sama berjuang mengharumkan nama Kabupaten OKI.

Atlet Disabilitas Juga Berhak Mendapatkan Kesetaraan

Bagi para atlet disabilitas, prestasi yang diraih merupakan hasil perjuangan, latihan, pengorbanan waktu, tenaga, serta semangat untuk membawa nama daerah dalam kompetisi olahraga.

Karena itu, mereka mempertanyakan alasan terjadinya perbedaan nominal penghargaan yang dinilai cukup jauh.

“Kenapa perbedaan hadiah begitu jauh? Ada apa? Apakah ada yang bermain-main dengan hadiah atlet tersebut? Apakah memang belum ada kesetaraan bagi atlet di Kabupaten OKI?” demikian pertanyaan yang disuarakan para atlet.

Dukungan Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si., terhadap perkembangan dunia olahraga di Kabupaten OKI diharapkan dapat menjadi perhatian untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Para atlet berharap pemerintah tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk motivasi, tetapi juga memastikan adanya kebijakan penghargaan yang adil, transparan, dan proporsional bagi seluruh atlet tanpa membedakan kondisi fisik.

Dugaan Potongan Bonus Diminta Ditelusuri Secara Transparan

Selain persoalan perbedaan nominal bonus, informasi mengenai dugaan pemotongan sebesar 15 persen juga perlu mendapatkan penjelasan dari pihak terkait.

Apabila benar terdapat pemotongan terhadap bonus atlet, para atlet berharap pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar hukum, mekanisme, besaran, serta peruntukan dana yang dipotong tersebut.

Transparansi diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun kesalahpahaman di kalangan penerima bonus.

Melalui pemberitaan ini, Pemerintah Kabupaten OKI, khususnya Dispora dan instansi terkait, diharapkan segera melakukan evaluasi serta memberikan klarifikasi mengenai kebijakan pemberian bonus atlet disabilitas.

Para atlet juga berharap ke depan penyaluran bonus dapat dilakukan tepat waktu, dengan besaran penghargaan yang lebih proporsional sesuai kemampuan anggaran dan prestasi yang diraih.

Terlebih, atlet disabilitas NPCI OKI disebut berhasil membawa Kabupaten OKI masuk dalam 10 besar pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Capaian tersebut semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam meningkatkan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap olahraga disabilitas.

Pada akhirnya, penghargaan terhadap atlet bukan semata-mata persoalan nominal uang, melainkan bentuk pengakuan atas perjuangan, kerja keras, dan prestasi yang telah mereka persembahkan untuk daerah.

Jangan sampai keterbatasan fisik menjadi alasan terbatasnya apresiasi. Atlet disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghargaan, keadilan, dan kesetaraan atas prestasi yang mereka perjuangkan.

(Abbas – PPWI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *