DAERAHHEADLINE

Rakyat Bukan untuk Diabaikan dan Dilempar ke Sana Kemari, Dugaan Buruknya Pelayanan Birokrasi di Polda Lampung Jadi Sorotan

93
×

Rakyat Bukan untuk Diabaikan dan Dilempar ke Sana Kemari, Dugaan Buruknya Pelayanan Birokrasi di Polda Lampung Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini

Bandar Lampung (HP) — Kritik terhadap etika pejabat dan kualitas pelayanan publik kembali mengemuka menyusul kekecewaan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, terkait surat permohonan audiensi PPWI di Polda Lampung yang disebut belum memperoleh kepastian.

Sorotan publik mengarah pada persoalan mendasar dalam birokrasi: masyarakat yang membutuhkan pelayanan justru berisiko menghadapi ketidakjelasan, menunggu tanpa kepastian, atau diarahkan dari satu bagian ke bagian lain tanpa penyelesaian yang jelas.

Ungkapan, “Rakyat bukan untuk diabaikan dan dilempar ke sana kemari,” menjadi kritik tajam terhadap perilaku aparatur yang dinilai tidak mencerminkan semangat pelayanan. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin pejabat yang menerima mandat dan penghasilan dari negara tidak memberikan kepastian kepada masyarakat yang membutuhkan penjelasan.

Wilson Lalengke sebelumnya, Kamis, 22 Oktober 2026, mengungkapkan kekecewaannya setelah rombongan PPWI mendatangi Polda Lampung untuk meminta audiensi. Ia menyebut surat permohonan telah diajukan sekitar satu bulan sebelumnya, tetapi pertemuan dengan pejabat berwenang belum terlaksana. Alasan pergantian pimpinan disebut menjadi bagian dari persoalan yang dihadapi rombongan.

Husin Muchtar Soroti Etika Pejabat

Ketua DPD PPWI Lampung sekaligus Pimpinan Media Koran KPK Group, Husin Muchtar, menyoroti persoalan tersebut dari sisi etika, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap masyarakat.

“Rakyat bukan untuk diabaikan, apalagi dilempar ke sana kemari tanpa kepastian. Pejabat harus memahami bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan alasan untuk mempersulit masyarakat. Kalau suatu permohonan belum bisa dipenuhi, sampaikan alasannya dengan jelas dan berikan kepastian mengenai tindak lanjutnya.”

Kritik tersebut menegaskan bahwa pelayanan yang baik bukan berarti setiap permohonan harus dikabulkan. Namun, setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sopan, informasi yang jelas, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pergantian pimpinan maupun persoalan administrasi seharusnya ditangani melalui mekanisme yang transparan. Masyarakat tidak semestinya menanggung ketidakjelasan akibat lemahnya koordinasi internal sebuah institusi.

Gedung Megah Seharusnya Menjadi Motivasi untuk Melayani, Bukan Mengabaikan

Kemegahan gedung perkantoran, fasilitas yang memadai, serta sarana kerja yang dibangun dengan anggaran negara seharusnya menjadi motivasi bagi setiap aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemegahan sebuah kantor bukan sekadar gambaran keberhasilan pembangunan fisik, melainkan semestinya mencerminkan kesungguhan institusi dalam menjalankan tugas, memberikan kepastian, dan menghormati setiap warga yang datang membawa keperluan.

Sangat disayangkan apabila bangunan yang berdiri megah tidak diiringi dengan pelayanan yang jelas, komunikasi yang baik, dan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah institusi bukan hanya terlihat dari megahnya gedung, luasnya ruangan, atau lengkapnya fasilitas, tetapi juga dari bagaimana masyarakat diterima, dilayani, dan memperoleh penjelasan atas setiap permohonan yang disampaikan.

Dalam konteks permohonan audiensi PPWI di Polda Lampung yang disebut belum memperoleh kepastian, publik berharap seluruh fasilitas dan kewenangan yang dimiliki institusi benar-benar dioptimalkan untuk mendukung pelayanan yang transparan dan profesional.

Apabila terdapat kendala administratif atau pergantian pimpinan, penjelasan yang terbuka serta kepastian mengenai tindak lanjut merupakan bentuk tanggung jawab yang patut dikedepankan. Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan bertanya-tanya mengenai status surat yang telah disampaikan secara resmi.

Jangan sampai gedungnya megah, tetapi pelayanan kepada rakyat justru terasa sulit dijangkau. Gedung dibangun untuk menunjang pengabdian, jabatan diberikan untuk menjalankan amanah, dan kewenangan dipercayakan untuk kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, kemegahan institusi akan lebih bermakna ketika sejalan dengan kesantunan, kepastian, dan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Etika Pejabat dalam Pandangan Filsuf Dunia

Pemikiran Marcus Aurelius, filsuf Stoa sekaligus Kaisar Romawi, menekankan pentingnya kerja sama dan kewajiban manusia terhadap sesamanya. Dalam konteks pelayanan publik, prinsip tersebut mengingatkan bahwa kewenangan harus dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat orang lain.

Sementara itu, gagasan Max Weber mengenai birokrasi modern menekankan pentingnya aturan, pembagian kewenangan, dan prosedur yang jelas. Prinsip ini relevan dengan tuntutan agar setiap surat dan permohonan masyarakat ditangani secara tertib, bukan dibiarkan tanpa kejelasan.

Kedua pemikiran tersebut memperkuat pesan bahwa kualitas pejabat tidak hanya terlihat dari pangkat dan kedudukan, tetapi juga dari kesungguhannya menjalankan kewajiban serta memberikan pelayanan yang layak.

Dalam pelayanan publik, profesionalisme tidak cukup ditampilkan melalui seragam, jabatan, atau megahnya gedung kantor. Profesionalisme harus terlihat dalam tindakan nyata, termasuk ketepatan komunikasi, kepastian prosedur, dan kesediaan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Publik Menunggu Kepastian

Kasus surat audiensi PPWI di Polda Lampung menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat dibangun melalui tindakan nyata. Karena itu, penjelasan resmi mengenai status surat, alasan belum terlaksananya audiensi, dan prosedur tindak lanjut diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang.

Publik juga berharap Polda Lampung dapat memberikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan. Penjelasan yang terbuka merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kritik terhadap pelayanan bukan berarti menafikan peran institusi kepolisian. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki komunikasi, koordinasi, dan kualitas pelayanan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut kemewahan dalam pelayanan, melainkan kepastian, kesopanan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Gedung yang megah seharusnya menjadi kebanggaan karena mampu menghadirkan pelayanan yang baik, bukan sekadar berdiri megah tanpa diiringi pengalaman pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Rakyat bukan untuk diabaikan. Rakyat bukan untuk dipingpong. Gedung boleh megah, jabatan boleh tinggi, tetapi pelayanan kepada rakyat harus tetap menjadi prioritas. Pejabat hadir untuk melayani, dan setiap kewenangan harus disertai tanggung jawab. (rls/Tim Red PPWI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *