Pesisir Selatan – (HP) Penantian panjang keluarga ahli waris dalam memperjuangkan keadilan formal kini memasuki fase pembuktian yang krusial. Sejak kematian almarhum Iltaniardi (58) pada Senin, 14 September 2026, hingga Selasa, 13 Oktober 2026, telah berlalu 29 hari sejak peristiwa tragis yang menurut pihak keluarga terjadi di ruang pelayanan pengaduan Pos Subdenpom Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat.
Sementara itu, penanganan perkara telah memasuki hari ke-22 sejak laporan pengaduan resmi diajukan ke Pomdam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB), dengan nomor LP-03/IX/2026 tertanggal 21 September 2026.
Rentang waktu tersebut tidak hanya menguji profesionalisme penyidik militer di bawah arahan Perwira Pemeriksa Lettu CPM Sartono, tetapi juga memperberat beban psikologis keluarga. Ny. Wirda, istri almarhum, beserta keluarga besar kaum adat yang ditinggalkan, mengaku masih merasakan kesedihan dan tekanan emosional akibat peristiwa tersebut.
Keluarga menyatakan mengalami trauma setelah menyaksikan kondisi korban yang disebut tidak memperoleh pertolongan medis secara memadai. Mereka kini terus memperjuangkan keadilan atas meninggalnya Iltaniardi, yang semasa hidupnya memegang amanah sebagai Panungkek atau pimpinan pendamping adat di korongnya, mendampingi kakak kandungnya, AKBP (Purn.) Nusfi Arion, yang bergelar adat Datuak Rajo Kaciak.
Percepatan penegakan hukum secara transparan dan tanpa kompromi menjadi tuntutan keluarga. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga marwah institusi TNI yang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan mengabdi kepada kepentingan rakyat.
Kini, publik dan masyarakat adat menanti keseriusan Pomdam XX/TIB dalam menangani perkara tersebut secara profesional, proporsional, dan tuntas. Apabila proses penanganan dinilai berjalan lambat atau tidak transparan, keluarga menyatakan siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional, termasuk mendesak DPR RI memanggil Danpomdam dan Pangdam XX/TIB melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Disiplin Militer
Dalam menyikapi polemik ini, jajaran Pomdam XX/TIB didesak untuk menjalankan kewenangan hukumnya secara tegas dan independen. Meskipun asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) tetap harus dikedepankan, dugaan tindak pidana dan pelanggaran disiplin kedinasan perlu ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1. Sanksi pidana (ranah yudisial)
Menurut tim hukum keluarga, laporan terhadap Sertu Harisnel mencakup dugaan penyerobotan lahan, perusakan atau pembakaran aset, serta dugaan pembiaran terhadap seseorang yang berada dalam kondisi darurat.
Tim hukum juga menyebut Pasal 187 juncto Pasal 406 KUHP dalam argumentasi hukumnya. Namun, penerapan pasal dan pembuktian unsur tindak pidana harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila dugaan tindak pidana terbukti melalui proses peradilan, sanksi akan ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pula, kemungkinan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer harus didasarkan pada ketentuan hukum dan putusan yang berwenang, bukan ditetapkan secara otomatis.
2. Sanksi disiplin kedinasan dan tanggung jawab komando
Aspek kedisiplinan militer juga menjadi perhatian keluarga. Mereka mendesak agar kepemimpinan Komandan Subdenpom Painan, Lettu CPM Guntur, dievaluasi, terutama terkait dugaan kelalaian dalam pengawasan anggota, prosedur penanganan pengaduan, dan respons terhadap kondisi darurat.
UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjadi salah satu dasar hukum yang relevan dalam pembahasan disiplin kedinasan. Sementara itu, penonaktifan atau pencopotan jabatan harus diputuskan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Keluarga berharap proses hukum dan evaluasi kedinasan berjalan secara objektif sehingga setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan.
Tanggapan Kuasa Hukum Ahli Waris
Kuasa hukum ahli waris sekaligus kerabat korban, Adv. Alfan Sari, S.H., M.H., M.M., menyampaikan keterangan hukum dari Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan setelah kegiatan kunjungan Wali Kadet/Taruna Program Studi Kedokteran Gigi Militer Cohort 7 di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Sentul, Bogor, pada Minggu, 11 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, Alfan disebut bertindak sebagai Ketua Forum Wali Kadet (Walet) angkatan tersebut.
Alfan menanggapi pernyataan penasihat hukum Sertu Harisnel yang, menurutnya, berupaya mengarahkan persoalan tersebut menjadi sengketa batas tanah atau perkara perdata.
“Kami melihat rilis tanggapan dari penasihat hukum yang mencoba menggeser dugaan tindak pidana menjadi sekadar sengketa tapal batas perdata. Menurut kami, pendekatan tersebut belum menjawab pokok laporan. Fokus utama laporan kami mencakup dugaan penyerobotan lahan, pembakaran aset yang berkaitan dengan sertifikat hak milik (SHM), serta dugaan pembiaran dalam kondisi darurat,” tegas Alfan.
Ia juga membantah keterangan yang disebut berasal dari saksi Syahrial alias Tateng. Menurut keterangan yang disampaikan pihak penasihat hukum Sertu Harisnel, yang bersangkutan sempat keluar ruangan untuk buang air kecil, kemudian kembali dan membantu menaikkan tubuh korban ke dalam mobil.
“Keterangan Tateng tersebut dibantah oleh Ny. Wirda, istri almarhum, yang disebut berada di lokasi kejadian. Menurut keterangan Ny. Wirda, setelah kembali membawa mobil untuk memberikan pertolongan, ia tidak lagi melihat Serka Adrianto maupun Sertu Harisnel mendampingi suaminya. Perbedaan keterangan ini harus diuji melalui pemeriksaan saksi dan pencocokan alat bukti,” ujar Alfan.
Ia menegaskan bahwa kredibilitas setiap saksi harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti dan proses pemeriksaan yang objektif. Menurutnya, asas unus testis, nullus testis—yang secara umum merujuk pada keterbatasan pembuktian yang hanya bertumpu pada satu saksi—perlu dipahami sesuai ketentuan hukum pembuktian yang berlaku.
Alfan juga menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan hukum terhadap pihak yang terbukti menghalangi proses peradilan. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum yang sah.
Tim Hukum Pertanyakan Legalitas Pembelaan dan Kapasitas BPN Pessel
Tim hukum keluarga menyatakan telah menyampaikan desakan agar penyidik Pomdam XX/TIB memeriksa administrasi dan keabsahan dokumen yang digunakan dalam pembelaan Sertu Harisnel.
Mereka juga mempertanyakan pernyataan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai berpotensi melampaui kewenangan lembaga tersebut. Menurut tim hukum, pernyataan itu kemudian dijadikan rujukan oleh pihak penasihat hukum dalam menyampaikan pembelaan.
Selain itu, tim hukum menyinggung keterangan lisan Lettu CPM Sartono melalui telepon seluler mengenai penahanan Serka CPM Adrianto di Rumah Tahanan Militer (RTM) Pomdam XX/TIB. Mereka meminta agar prosedur penerimaan laporan masyarakat sipil di tempat kejadian turut diperiksa untuk memastikan apakah terdapat kekeliruan prosedur.
Latar belakang Alfan Sari sebagai praktisi hukum yang juga dipercaya memimpin Forum Wali Kadet Unhan RI disebut menjadi bagian dari pengalamannya dalam mengawal persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa pendampingan hukum terhadap keluarga harus tetap berlandaskan objektivitas dan penghormatan terhadap proses hukum.
Pranata Adat dan Falsafah “Ketika Tambilang Memisahkan Karatan Pusek”
Hubungan darah antara AKBP (Purn.) Nusfi Arion, bergelar Datuak Rajo Kaciak, sebagai pemangku adat di korong, dan almarhum Iltaniardi sebagai Panungkek merupakan ikatan kekerabatan sekaligus tanggung jawab adat dalam kaum yang sama.
Falsafah adat Minangkabau tersebut tergambar dalam ungkapan, “Ketika tambilang memisahkan karatan pusek.”
Ungkapan itu menggambarkan kesedihan mendalam akibat kehilangan anggota keluarga yang memiliki peran penting dalam struktur adat. Bagi keluarga, kepergian Iltaniardi bukan hanya kehilangan pribadi, melainkan juga kehilangan sosok yang menjalankan amanah adat.
Keluarga besar menyatakan tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan. Mereka berharap latar belakang keluarga dan kedudukan para tokoh adat tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan proses hukum, melainkan menjadi dorongan moral agar perkara tersebut ditangani secara transparan dan bertanggung jawab.
Nusfi Arion diketahui mengemban amanah sebagai Sekretaris DPD PEPABRI Sumatera Utara, mendampingi Mayjen TNI (Purn.) Achmad Daniel Chardin, mantan Pangdam I/Bukit Barisan. Keluarga berharap dukungan moral dari lingkungan purnawirawan dan masyarakat adat dapat memperkuat pengawalan terhadap proses hukum tanpa mengurangi independensi penyidikan.
Masyarakat adat di Kabupaten Pesisir Selatan kini menaruh perhatian terhadap penanganan perkara tersebut. Mereka berharap Pomdam XX/TIB tetap berpegang pada prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Atas dasar tanggung jawab komando (command responsibility), tim hukum bersama masyarakat adat mendesak agar dugaan kelalaian dalam pengawasan anggota dan penanganan kondisi darurat diperiksa secara menyeluruh. Mereka juga meminta agar jabatan Komandan Subdenpom Painan dievaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif.
Dukungan Politik dan Rencana RDP di Senayan
Perjuangan keluarga disebut mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Dehalsa, Ketua DPC Partai NasDem Batang Kapas, Nanda Rahayu Putra, wali nagari, serta sejumlah tokoh adat atau ninik mamak Nagari IV Koto Hilir.
Mereka menyampaikan keprihatinan atas perkara tersebut dan berharap proses penegakan hukum berlangsung transparan, termasuk terkait status dan tanggung jawab pejabat yang dinilai perlu dievaluasi.
Alfan Sari juga menyampaikan perhatian terhadap dugaan adanya pendekatan dari unsur teritorial setempat, termasuk yang menurutnya melibatkan oknum Pasi Intel Kodim 0311/Pesisir Selatan melalui komunikasi telepon dan WhatsApp berupa ajakan untuk bertemu secara informal.
“Kami mengingatkan jajaran komando daerah bahwa apabila dalam proses penyidikan ditemukan ketidakberesan, upaya mengaburkan dugaan tindak pidana, atau intervensi yang dapat mengganggu independensi penyidikan, kami akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan,” ujar Alfan.
Ia juga menyoroti keberadaan saksi bernama Indra yang, menurut keterangannya, sempat tidak diketahui keberadaannya, muncul pada 30 September 2026, lalu kembali tidak diketahui keberadaannya. Alfan meminta agar keberadaan dan keterangan saksi tersebut ditelusuri untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami telah menyiapkan berkas pengaduan khusus di Jakarta. Jika kami menilai penanganan perkara, termasuk persoalan penahanan Sertu Harisnel di RTM Padang dan evaluasi jabatan Lettu CPM Guntur, tidak berjalan sesuai ketentuan, kami akan menyurati Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk meminta perhatian serta mendorong pemanggilan pihak terkait melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP),” katanya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap dukungan kelembagaan DPD RI yang, menurut keterangannya, telah memantau perkara tersebut sejak awal.
“Hukum harus ditegakkan secara adil di Ranah Minangkabau. Kami berharap seluruh pihak yang berwenang menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” tutup Alfan Sari. (Red/Tim)












