DAERAHHEADLINE

Kritis Setelah Tak Lagi Menjabat Ibarat Macan Tak Punya Gigi

55
×

Kritis Setelah Tak Lagi Menjabat Ibarat Macan Tak Punya Gigi

Sebarkan artikel ini

Jakarta — (HP) Jurnalis Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Juliansyah, melontarkan kritik terhadap fenomena seseorang yang baru menunjukkan sikap kritis setelah tidak lagi menduduki jabatan atau berada di lingkaran kekuasaan.

Menurutnya, sikap tersebut dapat diibaratkan seperti macan yang tak punya gigi. Ungkapan itu menggambarkan kritik yang baru terdengar lantang setelah seseorang tidak lagi memiliki kewenangan, pengaruh, atau posisi strategis seperti sebelumnya.

“Kritis disaat sudah tak lagi menjabat, sama seperti macan tak punya gigi,” demikian ungkapan yang disampaikan Juliansyah sebagai refleksi terhadap dinamika kekuasaan dan keberanian menyampaikan kritik. Sabtu, (17/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa sikap kritis seharusnya tidak bergantung pada jabatan, kepentingan pribadi, ataupun posisi seseorang dalam struktur kekuasaan. Kritik idealnya disampaikan berdasarkan fakta, kepentingan masyarakat, dan prinsip kebenaran, baik ketika seseorang masih menjabat maupun setelah meninggalkan kedudukannya.

Dalam kehidupan demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, nilai sebuah kritik tidak semata-mata ditentukan oleh kerasnya pernyataan, melainkan juga oleh ketepatan fakta, konsistensi sikap, serta keberanian menyampaikan persoalan ketika keputusan masih dapat diperbaiki.

Pemikiran sejalan dapat ditemukan dalam pandangan sejarawan Inggris, Lord Acton, yang terkenal dengan ungkapan bahwa kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut. Gagasan tersebut mengingatkan bahwa kewenangan harus selalu disertai pengawasan dan tanggung jawab agar tidak disalahgunakan.

Sementara itu, sosiolog dan pemikir politik Jerman, Max Weber, menekankan pentingnya rasa tanggung jawab dan pertimbangan matang bagi seseorang yang menjalankan peran politik. Dalam pandangannya tentang politik sebagai panggilan, kekuasaan bukan sekadar sarana untuk memengaruhi orang lain, tetapi juga membawa konsekuensi etis yang harus dipertanggungjawabkan.

Kedua pemikiran tersebut menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin maupun pengkritik tidak semestinya hanya diukur dari keberanian berbicara ketika sudah tidak memiliki kekuasaan. Konsistensi, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik juga menjadi ukuran penting.

Meski demikian, kritik setelah seseorang tidak lagi menjabat tidak otomatis kehilangan nilai. Selama disampaikan berdasarkan fakta, disertai bukti, dan bertujuan memperbaiki keadaan, kritik tetap diperlukan. Sebaliknya, kritik yang hanya muncul karena kehilangan jabatan atau kepentingan patut diuji secara objektif.

Pada akhirnya, jabatan bersifat sementara, sedangkan integritas dan rekam jejak akan terus menjadi bahan penilaian masyarakat. Karena itu, siapa pun yang pernah memegang kewenangan maupun yang berada di luar kekuasaan perlu menjaga konsistensi antara ucapan, tindakan, dan tanggung jawab moralnya.

Pesan yang dapat dipetik dari kritik Juliansyah adalah bahwa keberanian menyampaikan kebenaran seharusnya tidak menunggu seseorang kehilangan jabatan. Sebab, kritik yang paling berarti bukan sekadar suara lantang setelah kekuasaan berakhir, melainkan keberanian mengingatkan ketika kebenaran sedang dipertaruhkan. (rls/Tim Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *