DAERAHHEADLINE

Kabut Asap Menebal di OKI, Ketua PPWI Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah dan Gunakan Masker

62
×

Kabut Asap Menebal di OKI, Ketua PPWI Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah dan Gunakan Masker

Sebarkan artikel ini

OKI (HP) — Kondisi udara di sejumlah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, kembali menjadi perhatian menyusul tebalnya kabut asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk areal perkebunan.

Ketua PPWI OKI, M. Abbas Umar, mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan penting dan mendesak. Bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan, ia meminta agar menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan asap.

“Jika tidak penting dan tidak darurat, sebaiknya jangan keluar rumah. Kondisi udara saat ini tidak baik-baik saja. Kalau memang harus keluar rumah, gunakan masker,” ujar M. Abbas Umar.

Menurutnya, dampak kabut asap sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi seperti sesak atau tidak nyaman saat bernapas serta mata terasa pedih akibat paparan asap.

Abbas menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan udara yang layak.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten OKI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergerak cepat melakukan penanganan terhadap titik-titik kebakaran, terutama apabila kebakaran terjadi di kawasan lahan perkebunan.

“Jangan menunggu kondisi semakin parah. Pemerintah harus bergerak cepat melakukan pemadaman, mencari sumber api, serta memastikan tidak ada lagi kebakaran yang terus berulang di lokasi yang sama,” tegasnya.

Selain langkah penanganan di lapangan, Abbas juga meminta aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum secara profesional dan tidak tebang pilih apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Menurutnya, penindakan tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil. Apabila berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam kebakaran yang terjadi di areal perusahaan atau perkebunan, maka pihak yang bertanggung jawab juga harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan hanya yang kecil yang diproses. Kalau ada dugaan pelanggaran di areal perusahaan atau perkebunan, dan setelah penyelidikan ditemukan unsur pidana, tentu harus diproses sesuai hukum. Penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih,” katanya.

Abbas berharap pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan perkebunan, pemerintah desa, serta masyarakat dapat bersama-sama mencegah meluasnya karhutla.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat kabut asap yang berulang setiap tahun,” pungkasnya. (rls/Tim Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *