Pesisir Selatan — (HP) Kasus meninggalnya Iltaniardi (58), warga Muaro Batang Kapas, Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan, terus mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Dehalsa, bersama Ketua DPC Partai NasDem Batang Kapas, Nanda Rahayu Putra, mendatangi rumah duka untuk menemui keluarga korban dan mendengar langsung perkembangan penanganan perkara tersebut.
Dalam pertemuan itu, muncul desakan agar Komandan Subdenpom Painan, Lettu CPM Guntur, dinonaktifkan sementara dari jabatannya selama proses hukum berlangsung. Desakan tersebut disampaikan dengan alasan untuk menjaga independensi dan kelancaran proses penyidikan yang kini ditangani Pomdam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB).
Teguh Dehalsa mengatakan, proses hukum terhadap perkara tersebut harus berjalan secara transparan dan tidak boleh menimbulkan kekhawatiran adanya intervensi terhadap pemeriksaan.
“Rasa aman dan kepastian hukum warga sipil harus dijamin. Karena itu, jika ada pihak yang dinilai berkaitan dengan proses pemeriksaan, langkah penonaktifan sementara dapat dipertimbangkan agar proses hukum berjalan secara objektif,” ujar Teguh.
Sorotan terhadap Penanganan di Subdenpom Painan
Kuasa hukum keluarga korban, Adv. H. Alfan Sari, S.H., M.H., M.M., turut mempertanyakan sejumlah tindakan yang disebut terjadi saat Iltaniardi berada di Subdenpom Painan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan tim hukum dan merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laporan Pengaduan Nomor LP-03/IX/2026, terdapat dugaan bahwa korban dipertemukan secara langsung dengan pihak yang dilaporkan, yakni Sertu Harisnel, anggota Babinsa Koramil 05/Batang Kapas.
Tim hukum menyebut, berdasarkan keterangan dalam BAP, tindakan tersebut dilakukan setelah adanya komunikasi antara petugas piket dengan atasannya.
Namun, seluruh keterangan tersebut masih menjadi bagian dari materi pemeriksaan dan perlu diuji melalui proses hukum untuk memastikan fakta serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Tim hukum juga mempersoalkan penanganan terhadap kondisi Iltaniardi ketika korban mengalami kondisi kesehatan yang memburuk. Keluarga mempertanyakan apakah pertolongan pertama dan upaya evakuasi medis telah dilakukan sesuai prosedur.
Persoalkan Status Penahanan
Selain itu, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya mempertanyakan informasi mengenai penahanan Serka CPM Adrianto di Pomdam XX/TIB.
Kuasa hukum mengatakan, informasi mengenai penahanan tersebut sebelumnya diperoleh dari petugas secara lisan. Karena itu, keluarga berharap ada penjelasan resmi mengenai status hukum yang bersangkutan serta perkembangan pemeriksaannya.
“Kalau memang sudah dilakukan penahanan, tentu keluarga ingin mengetahui secara resmi status dan perkembangan proses hukumnya. Jangan sampai informasi yang diterima keluarga hanya bersifat lisan,” kata Alfan.
DPRD Dorong Proses Hukum Transparan
Teguh Dehalsa menyatakan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke internal Fraksi NasDem dan Komisi terkait di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
Menurutnya, perhatian DPRD bukan untuk mencampuri proses penyidikan, melainkan memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan rasa keadilan warga mendapatkan perhatian.
Ia juga menyatakan akan mendorong komunikasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat apabila diperlukan, khususnya terkait pengawasan terhadap penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Tim Hukum Pertimbangkan Pengaduan ke Pimpinan TNI
Sementara itu, tim hukum keluarga menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk menyampaikan pengaduan kepada pimpinan TNI dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara.
Tim hukum juga menyebut akan mengkaji kemungkinan penerapan prinsip tanggung jawab komando apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hubungan antara tindakan bawahan dan kebijakan atau perintah atasan.
Untuk itu, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Keluarga korban berharap proses pemeriksaan yang dilakukan Pomdam XX/TIB dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. (rls/Tim Red)












