Sumsel (PI) — Pengelolaan anggaran negara maupun daerah bukan sekadar urusan administrasi dan angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan amanah besar yang menyangkut kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap pejabat yang diberi kewenangan menggunakan uang rakyat dituntut bersikap bijaksana, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.
Jurnalis PPWI Nasional, Agung Jefriansyah, mengingatkan bahwa kehormatan seorang pejabat tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan yang disandang, tetapi juga oleh kebijaksanaan dalam menjalankan kewenangan, terutama ketika mengambil keputusan terkait anggaran publik.
“Dia yang mengelola anggaran adalah dia yang terhormat bagi rakyatnya, tergantung bijak atau tidaknya dalam menjalankan amanah. Anggaran rakyat harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” demikian pesan refleksi Agung. Kamis, (15/10/2026).
Menurutnya, jabatan merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan integritas. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pejabat juga harus berani membuka informasi dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya kepada publik.
Pesan tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam perspektif Islam, tanggung jawab seorang pemimpin juga menjadi perhatian penting. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok pemimpin yang menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari:
“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Tidak hanya jabatan dan kepemimpinan, harta yang dimiliki seseorang juga akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya untuk apa diamalkan, hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, serta tubuhnya untuk apa digunakan.” (HR. At-Tirmidzi, no. 2417).
Pesan hadis tersebut menjadi pengingat bahwa harta bukan sekadar sesuatu yang dapat dibanggakan, melainkan juga membawa tanggung jawab atas sumber dan penggunaannya. Semakin besar harta serta kewenangan yang dipercayakan kepada seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ditunaikan.
Bagi pejabat pengguna anggaran, pesan ini memiliki makna khusus. Uang rakyat bukanlah milik pribadi, melainkan amanah yang wajib digunakan sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat. Setiap keputusan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun di hadapan Tuhan.
Agung menegaskan, pesan mawas diri ini ditujukan kepada seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri atau menguntungkan pihak tertentu.
Masyarakat tidak hanya menilai pejabat dari janji dan pernyataan, tetapi juga dari hasil kerja, keterbukaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum. Anggaran yang dikelola dengan bijak akan menghadirkan manfaat, sedangkan pengelolaan yang menyimpang dapat merusak kepercayaan publik dan merugikan masyarakat.
Jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berganti, dan harta akan ditinggalkan. Namun, tanggung jawab atas amanah tetap harus ditunaikan. Karena itu, mawas diri seharusnya menjadi pegangan setiap pejabat, khususnya mereka yang diberi kepercayaan mengelola uang rakyat, agar kekuasaan benar-benar menjadi jalan pengabdian, bukan sumber keserakahan. (rls/Tim Red PPWI)












