Bandar Lampung — (HP) Dugaan intimidasi terhadap wartawan senior Nelson saat menjalankan tugas peliputan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, menuai perhatian. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Senin (12/10/2026) itu dinilai menjadi ujian bagi penegakan hukum dan perlindungan kebebasan pers di Provinsi Lampung.
Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lampung sekaligus Pimpinan Koran KPK Group, Husin Muchtar, mendesak Kapolda Lampung agar menangani persoalan tersebut secara serius. Menurutnya, dugaan pengusiran, intimidasi, hingga tindakan fisik terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik harus diproses secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Husin menilai, apabila dugaan itu terbukti, persoalannya tidak hanya menyangkut hubungan antarindividu. Kasus tersebut juga berkaitan dengan penghormatan terhadap profesi jurnalistik serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Wartawan bukan musuh siapa pun. Mereka menjalankan tugas untuk mencari fakta dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika ada pihak yang keberatan terhadap kegiatan peliputan, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum, bukan intimidasi, pengusiran, apalagi kekerasan,” tegas Husin.
Jangan Biarkan Intimidasi Membungkam Pers
Husin mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, dugaan penghalangan terhadap wartawan saat menjalankan tugas tidak boleh diabaikan atau diselesaikan hanya melalui imbauan tanpa pemeriksaan yang memadai.
Menurutnya, ketika wartawan tidak dapat bekerja dengan aman dalam mengumpulkan informasi, masyarakat berpotensi kehilangan akses terhadap fakta yang seharusnya diketahui publik.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa siapa pun dapat mengusir atau menekan wartawan hanya karena tidak menyukai kegiatan peliputan. Jika praktik seperti ini dibiarkan, yang terancam bukan hanya keselamatan wartawan, tetapi juga hak publik untuk mengetahui kebenaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik terhadap dugaan tindakan yang menghambat kerja jurnalistik bukan berarti menempatkan wartawan di atas hukum. Wartawan tetap wajib bekerja secara profesional, mematuhi kode etik jurnalistik, dan menghormati hak pihak lain.
Namun, keberatan terhadap kegiatan peliputan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk bertindak sewenang-wenang. Setiap perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah.
Desak Kapolda Lampung Tindak Lanjuti Laporan Nelson
Husin meminta Kapolda Lampung memastikan laporan Nelson ditindaklanjuti secara profesional. Ia mendorong penyidik memeriksa semua pihak yang terlibat, meminta keterangan saksi, menelusuri bukti yang tersedia, serta mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh.
“Kapolda Lampung harus memastikan laporan ini ditangani secara serius. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika menyangkut persoalan kebebasan pers. Siapa pun yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” kata Husin.
Ia juga mengingatkan agar proses penanganan perkara tidak dipengaruhi tekanan kelompok maupun opini yang berkembang di masyarakat. Penyelidikan dan penyidikan harus mengedepankan bukti, objektivitas, serta asas praduga tak bersalah.
Berdasarkan keterangan Nelson, laporan terhadap Kasiyono telah disampaikan ke Polda Lampung dengan nomor LP/B/792/X/2026/SPOT/Polda Lampung. Nelson mengaku mengalami bentakan, pengusiran, serta dugaan tindakan fisik ketika hendak meliput aktivitas di sebuah lahan di wilayah Sukarame.
Keterangan tersebut masih harus diuji melalui proses hukum. Pihak yang dilaporkan juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan membela diri sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejalan dengan Pemikiran Thomas Jefferson
Sorotan Husin terhadap dugaan intimidasi terhadap wartawan sejalan dengan pemikiran Thomas Jefferson, filsuf politik sekaligus salah satu tokoh pendiri Amerika Serikat. Jefferson menempatkan kebebasan pers sebagai unsur penting dalam menjaga kebebasan masyarakat.
Dalam suratnya kepada James Currie pada 28 Januari 1786, Jefferson menulis, “Our liberty depends on the freedom of the press, and that cannot be limited without being lost.” Artinya, kebebasan masyarakat bergantung pada kebebasan pers. Kebebasan tersebut tidak dapat dibatasi tanpa berisiko menghilangkan kebebasan itu sendiri.
Gagasan itu menegaskan peran pers dalam membuka akses informasi, mengawasi kekuasaan, serta membantu masyarakat menilai berbagai persoalan berdasarkan fakta.
Dalam konteks dugaan yang dialami Nelson, pemikiran Jefferson menjadi pengingat bahwa pembatasan kerja jurnalistik melalui tekanan atau kekerasan—jika terbukti terjadi—dapat merugikan kepentingan publik secara luas.
Husin menilai, kebebasan pers tidak cukup hanya dijamin melalui peraturan tertulis. Jaminan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum yang adil dan perlindungan nyata bagi wartawan yang menjalankan tugas secara profesional.
UU Pers Harus Menjadi Pedoman
Husin turut mengingatkan pentingnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap tindakan melawan hukum yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Menurutnya, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan terpenuhinya unsur hukum, bukan semata-mata pada klaim salah satu pihak.
“Undang-undang jangan berhenti menjadi tulisan di atas kertas. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, sampaikan hasilnya secara terbuka dan profesional. Yang kami tuntut adalah kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum,” ujarnya.
Husin berharap penanganan laporan Nelson dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap wartawan di Lampung. Penanganan perkara itu juga diharapkan memberikan pesan bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan intimidasi.
Ia menegaskan, pers yang merdeka bukan berarti bebas dari kritik maupun tanggung jawab. Kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan profesionalisme, akurasi pemberitaan, dan penghormatan terhadap hukum.
“Jangan biarkan intimidasi menjadi kebiasaan dan jangan biarkan wartawan merasa sendirian ketika menjalankan tugas. Kami meminta aparat mengusut perkara ini hingga terang berdasarkan fakta dan bukti. Perlindungan terhadap kebebasan pers merupakan bagian dari upaya menjaga demokrasi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” pungkasnya. (TIM/Red)












