Bandar Lampung — (HP) Dugaan ketidaksesuaian pengadaan konsumsi rapat dan besarnya anggaran perjalanan dinas dalam kota di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung menjadi sorotan. Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lampung sekaligus Pimpinan Koran KPK Group, Husin Muchtar, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelaah persoalan tersebut secara menyeluruh, transparan, dan profesional.
Menurut Husin, setiap indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran publik harus ditelusuri berdasarkan bukti, bukan sekadar diselesaikan melalui penjelasan administratif. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan, realisasi belanja, dan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan.
“Uang rakyat bukan milik pribadi pejabat ataupun lembaga. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jika ditemukan kejanggalan, jangan ada yang dilindungi dan jangan ada yang diperlakukan istimewa di hadapan hukum,” tegas Husin.
Desakan tersebut muncul setelah Konsorsium Penyambung Aspirasi Rakyat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Senin (12/10/2026). Dalam aksi itu, konsorsium meminta KPK memeriksa pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, termasuk Sekretaris DPRD Tri Paryono dan 50 anggota DPRD.
Belanja konsumsi rapat perlu diperiksa
Salah satu persoalan yang disorot adalah belanja makan dan minum rapat tahun anggaran 2025. Berdasarkan informasi mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung yang menjadi dasar sorotan tersebut, terdapat selisih pengadaan sebanyak 3.896 nasi kotak dan 6.138 kudapan.
Nilai kelebihan pengadaan itu disebut mencapai Rp197,62 juta dari total anggaran konsumsi rapat sekitar Rp12,03 miliar.
Husin menilai, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan bukti transaksi untuk memastikan kesesuaian antara jumlah pengadaan, barang yang diterima, kegiatan yang dilaksanakan, dan pembayaran kepada penyedia.
“Jangan hanya melihat angka di atas kertas. Periksa dokumen pemesanan, kontrak, bukti serah terima, daftar hadir, notula rapat, faktur, hingga aliran pembayarannya. Jika seluruh proses sesuai ketentuan, buktikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa nilai temuan pemeriksaan tidak serta-merta dapat disamakan dengan kerugian negara yang telah ditetapkan secara hukum. Penentuan kerugian dan ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta bukti yang sah.
Anggaran perjalanan dinas lebih dari Rp7 miliar turut disorot
Selain belanja konsumsi rapat, Konsorsium Penyambung Aspirasi Rakyat menyoroti anggaran perjalanan dinas dalam kota Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 yang disebut mencapai lebih dari Rp7 miliar.
Menurut Husin, besarnya anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait dasar kebutuhan, standar biaya, surat tugas, bukti pelaksanaan perjalanan, laporan kegiatan, dan dokumen pembayaran.
Ia menegaskan bahwa perjalanan dinas harus dilaksanakan sesuai kebutuhan kedinasan dan memberikan manfaat yang jelas bagi pelaksanaan tugas serta pelayanan masyarakat.
“Pejabat yang mengelola anggaran wajib menjelaskan dasar setiap pengeluaran. Publik berhak mengetahui apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Besarnya anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan dan pelaksanaannya,” kata Husin.
Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pemeriksaan, menurutnya, harus dilakukan secara objektif terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai perannya.
Mengutip Aristoteles, hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan
Dalam menyampaikan kritiknya, Husin mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran filsuf Yunani, Aristoteles, mengenai pentingnya hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam karya Politik, Aristoteles membahas kedudukan hukum dan tata pemerintahan yang baik.
Pemikiran tersebut relevan dengan tuntutan agar pejabat publik menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jabatan adalah amanah, bukan kekebalan hukum. Semakin besar kewenangan seseorang dalam mengelola uang rakyat, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipenuhi. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Husin.
Ia menilai, transparansi dan integritas merupakan unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Karena itu, setiap persoalan anggaran harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan.
KPK diminta bekerja objektif dan tidak tebang pilih
Husin mendesak KPK menelaah laporan serta dokumen yang disampaikan masyarakat, termasuk informasi mengenai hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika ditemukan bukti awal yang cukup, penanganan perkara diharapkan dilanjutkan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Sekretariat DPRD memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, perbaikan tata kelola keuangan, serta langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak berulang.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka anggaran dan laporan pertanggungjawaban, sementara persoalan yang dipertanyakan tidak dijelaskan secara terang. Keterbukaan harus menjadi kewajiban, bukan sekadar respons ketika muncul tekanan publik,” katanya.
Husin menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Prinsipnya sederhana: periksa berdasarkan bukti, ungkap fakta secara terbuka, dan tindak sesuai hukum. Jangan tebang pilih, tetapi jangan pula menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan tuduhan. Keadilan harus berjalan bersama transparansi dan kepastian hukum,” tutupnya. (Tim Redaksi)












