Kayuagung (PI) – Isu dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menjadi perhatian publik. Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa persoalan tersebut diduga turut menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH) di tingkat pusat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media dari sumber internal Pemerintah Kabupaten OKI beberapa waktu lalu, terdapat dugaan bahwa seorang oknum pejabat di lingkungan Pemkab OKI telah dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum di Jakarta.
Publik berharap, apabila benar terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, proses penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Praktik jual beli jabatan, apabila terbukti, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merusak sistem merit birokrasi, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap dugaan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang terbuka, objektif, dan berkeadilan.
Pemerintah telah berulang kali menegaskan bahwa pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berpedoman pada sistem merit, kompetensi, integritas, dan profesionalisme, bukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun praktik transaksional.
Menanggapi isu tersebut, Praktisi Hukum H. Alfan Sari, SH, MH, MM, menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan seseorang.
Menurut Alfan Sari, prinsip tersebut merupakan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, seluruh proses penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi profesionalisme.
Lebih lanjut, Alfan Sari menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.
> “Apabila memang terdapat informasi awal yang mengarah pada dugaan praktik jual beli jabatan, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindaklanjutinya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang dapat merugikan berbagai pihak,” ujar Alfan Sari.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan aparat penegak hukum dalam memberikan informasi secara proporsional merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Menurutnya, penanganan perkara yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Isu dugaan jual beli jabatan di Kabupaten OKI juga mendapat perhatian dari sejumlah elemen masyarakat. Sejumlah media pada 24–25 Juli 2026 memberitakan bahwa massa yang tergabung dalam HAMASS menggelar aksi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak KPK agar memberikan perhatian serius serta melakukan penelusuran terhadap dugaan praktik jual beli jabatan di Kabupaten OKI. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian publik yang lebih luas. Meski demikian, seluruh informasi yang berkembang tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan semangat penegakan hukum yang berintegritas, Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie, pernah mengatakan, “Tanpa kepercayaan, tidak akan ada pemerintahan yang kuat.” Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui integritas aparatur, transparansi, serta penegakan hukum yang adil.
Hingga berita diterbitkan, media masih berupaya memperoleh konfirmasi dan membuka ruang klarifikasi dari pihak-pihak terkait guna memberikan informasi yang berimbang kepada publik. (Jul PPWI/Tim Redaksi PPWI)
