Rampas yang Haram, Kembalikan Hak Korban, dan Lindungi yang Halal
Oleh: Advokat H. Alfan Sari, S.H., M.H., M.M.
Jakarta (HP) – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kehadiran regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri, mengambil alih, dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan kepada negara maupun masyarakat yang berhak.
Namun, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari perjuangan. Justru, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah regulasi tersebut resmi disahkan.
Masyarakat tidak cukup hanya merayakan lahirnya sebuah undang-undang. Publik juga harus mengawasi penerapannya, mulai dari pihak yang diberi kewenangan, mekanisme perampasan, pengelolaan aset, hingga jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam masa persiapan penerapan undang-undang ini. Tenggat waktu 12 bulan harus dimanfaatkan untuk membangun kesiapan kelembagaan, menyusun peraturan pelaksanaan, serta menyiapkan sistem pengawasan yang memadai.
Sebab, sebaik apa pun suatu regulasi, manfaatnya akan hilang apabila tidak didukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Jangan sampai negara berhasil mengambil aset dari tangan pelaku kejahatan, tetapi justru gagal menjaganya setelah berada dalam penguasaan pemerintah.
Di sinilah tantangan besar UU Perampasan Aset sesungguhnya berada.
Ketika Kewenangan Besar Harus Diimbangi Pengawasan yang Kuat
Persoalan utama dalam penerapan UU Perampasan Aset bukan hanya bagaimana negara mengambil alih kekayaan hasil kejahatan, melainkan juga bagaimana memastikan aset tersebut tetap terpelihara, tidak kehilangan nilai, tidak dialihkan secara ilegal, serta tidak menjadi sumber penyimpangan baru.
Jangan sampai aset yang sebelumnya diduga berasal dari tindak pidana justru menimbulkan persoalan lain setelah dikelola oleh negara.
Pengelolaan aset sitaan dan rampasan bukan sekadar pekerjaan administratif. Diperlukan tenaga profesional, sistem pencatatan yang transparan, pengawasan independen, serta integritas yang tidak dapat ditawar.
Prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan secara nyata. Setiap aset wajib memiliki riwayat penguasaan yang jelas, nilai yang tercatat, mekanisme pemeliharaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta laporan pengelolaan yang terbuka untuk diawasi.
Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semestinya hanya diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas. Lebih dari itu, negara harus mampu mempertahankan nilai aset dan memastikan pengembaliannya tepat sasaran kepada pihak yang berhak.
Jangan sampai aset yang berhasil diselamatkan dari satu bentuk kejahatan justru masuk ke dalam persoalan baru akibat lemahnya pengawasan.
Melindungi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik: Jangan Sampai Orang Tidak Bersalah Menjadi Korban
Salah satu persoalan paling sensitif dalam penerapan UU Perampasan Aset adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak kepemilikan sah dan tidak terlibat dalam tindak pidana.
Bayangkan seseorang membeli sebidang tanah menggunakan uang hasil kerja kerasnya. Sebelum transaksi, ia telah memeriksa dokumen pertanahan, membayar kewajiban pajak, melakukan jual beli melalui prosedur yang sah, serta memperoleh akta dari pejabat berwenang.
Namun, beberapa waktu kemudian diketahui bahwa pemilik sebelumnya diduga terlibat tindak pidana korupsi.
Apakah pembeli yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan tersebut harus kehilangan tanahnya begitu saja?
Tentu, persoalan seperti ini tidak boleh diselesaikan secara gegabah.
Negara harus menelusuri asal-usul aset dan membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana. Pada saat yang sama, pihak ketiga yang beritikad baik harus diberikan kesempatan yang adil untuk membuktikan hak kepemilikannya serta mengajukan keberatan melalui mekanisme peradilan.
Dokumen kepemilikan, riwayat transaksi, bukti pembayaran, dan fakta hukum lainnya harus diperiksa secara objektif.
Jangan sampai upaya memberantas kejahatan justru melahirkan ketidakadilan baru.
Dalam negara hukum, seseorang tidak boleh kehilangan hak kepemilikannya hanya karena pernah melakukan transaksi dengan pihak yang belakangan diketahui terlibat tindak pidana.
Perlindungan terhadap pihak ketiga bukan berarti memberikan celah bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan kekayaannya menggunakan nama orang lain. Negara tetap harus mampu membedakan pihak yang sengaja membantu menyamarkan hasil kejahatan dengan mereka yang benar-benar tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perbuatan tersebut.
Prinsipnya jelas: yang harus dirampas adalah aset hasil kejahatan, bukan hak milik sah orang yang tidak bersalah.
Perampasan Tanpa Putusan Pidana Bukan Berarti Tanpa Proses Peradilan
Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelakunya.
Mekanisme ini memiliki tujuan penting, terutama dalam kondisi tertentu ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Namun, perlu ditegaskan bahwa mekanisme tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas. Perampasan aset tetap harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum dan melalui pemeriksaan pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada negara, semakin kuat pula pengawasan yang harus menyertainya.
Hak pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dasar permohonan perampasan, memperoleh pendampingan hukum, mengajukan bukti, menyampaikan keberatan, serta mendapatkan putusan yang objektif harus dijamin.
Jangan sampai instrumen hukum yang dirancang untuk memberantas kejahatan justru berubah menjadi alat tekanan, kepentingan politik, atau sarana penyalahgunaan kekuasaan.
Hukum tidak boleh bekerja berdasarkan prasangka, tekanan publik, maupun kepentingan kelompok tertentu. Penegakan hukum harus berlandaskan bukti, prosedur yang sah, dan prinsip keadilan.
Pelajaran dari Para Pemikir Dunia: Keadilan Tidak Boleh Dipisahkan dari Kekuasaan
Gagasan mengenai perlindungan hak kepemilikan dan pembatasan kekuasaan negara telah lama menjadi perhatian para pemikir dunia.
John Locke, filsuf Inggris, melalui pemikirannya tentang pemerintahan menempatkan perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan, dan hak milik sebagai salah satu tujuan utama pembentukan negara. Kekuasaan pemerintah bukanlah izin untuk mengambil hak masyarakat secara sewenang-wenang.
Pemikiran Locke relevan dengan penerapan UU Perampasan Aset. Negara memang memiliki kewajiban menindak kekayaan hasil kejahatan, tetapi tindakan tersebut tidak boleh menghilangkan hak kepemilikan yang diperoleh secara sah.
Aristoteles, filsuf Yunani, juga menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan bukan sekadar memperlakukan setiap orang secara sama, melainkan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.
Dalam konteks ini, pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, korban berhak mendapatkan pemulihan, sedangkan pihak ketiga yang tidak bersalah wajib memperoleh perlindungan hukum.
Sementara itu, Montesquieu melalui pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan mengingatkan pentingnya pembatasan dan pengawasan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi tanpa kendali.
Gagasan tersebut sangat relevan ketika negara memberikan kewenangan besar kepada aparat penegak hukum maupun lembaga pengelola aset.
Tidak boleh ada lembaga yang merasa kebal dari pengawasan. Tidak boleh pula ada kewenangan yang dijalankan tanpa pertanggungjawaban.
Kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan, meskipun pada awalnya dibentuk atas nama pemberantasan kejahatan.
Karena itu, penerapan UU Perampasan Aset harus bertumpu pada tiga prinsip utama: ketegasan terhadap kejahatan, perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah, serta pengawasan terhadap setiap pihak yang memegang kewenangan.
Perspektif Agama: Harta, Amanah, dan Keadilan Merupakan Tanggung Jawab Moral
Dalam perspektif agama, persoalan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan hukum positif, tetapi juga menyangkut amanah, kejujuran, hak kepemilikan, dan pertanggungjawaban moral.
Al-Qur’an memberikan landasan kuat melalui Surah An-Nisa ayat 58:
«”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil.”»
(QS. An-Nisa: 58).
Ayat tersebut sangat relevan dengan pengelolaan aset hasil tindak pidana. Ketika negara mengambil alih suatu aset, negara sesungguhnya menerima amanah yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan.
Aset yang menjadi hak korban harus dikembalikan kepada korban. Kekayaan yang terbukti merupakan hasil kejahatan harus diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, hak kepemilikan masyarakat yang sah tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.
Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:
«”Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”»
(QS. Al-Maidah: 8).
Pesan tersebut mengandung prinsip universal bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kebencian, kepentingan pribadi, ataupun keinginan untuk menghukum seseorang.
Bahkan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan sekalipun, proses hukum harus tetap berjalan secara adil.
Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim tentang larangan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Dalam hadis Shahih Muslim nomor 138a, terdapat peringatan keras terhadap orang yang menggunakan sumpah palsu untuk mengambil harta milik orang lain.
Pesan moralnya sangat jelas: mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan perbuatan yang dilarang.
Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru melahirkan ketidakadilan baru.
Mengembalikan hak rakyat merupakan kewajiban negara. Namun, merampas hak orang yang tidak bersalah juga merupakan bentuk kezaliman.
Dua Belas Bulan Penentu: Jangan Biarkan UU Ini Hanya Menjadi Pajangan Hukum
Setelah undang-undang disahkan, perhatian publik harus diarahkan kepada pemerintah dan seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaannya.
Ada sejumlah pekerjaan penting yang tidak boleh diabaikan, antara lain:
1. Menyusun peraturan pelaksanaan secara jelas, terukur, dan tidak membuka ruang multitafsir.
2. Membentuk badan pengelola aset yang profesional, transparan, dan berintegritas.
3. Menyiapkan badan pengawas yang independen serta mampu menjalankan fungsi kontrol secara efektif.
4. Membangun sistem inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset yang akuntabel.
5. Memastikan mekanisme keberatan dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dapat berjalan efektif.
6. Menjamin keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban atas pemanfaatan aset hasil perampasan.
Selain itu, ketentuan Pasal 72 juga perlu mendapat perhatian. Berdasarkan ketentuan tersebut, undang-undang ini memiliki batas penerapan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Artinya, regulasi ini tidak serta-merta menjadi instrumen untuk membuka kembali seluruh perkara lama.
Ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 juga harus dipahami secara cermat. Pasal 73 mengatur tenggat pembentukan peraturan pelaksanaan, sedangkan Pasal 74 mengatur pemberlakuan undang-undang setelah 12 bulan sejak diundangkan serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas.
Dengan demikian, pemerintah tidak boleh menyia-nyiakan masa persiapan tersebut.
Jangan sampai perjuangan panjang menghadirkan UU Perampasan Aset berakhir dengan lambannya pelaksanaan akibat ketidaksiapan kelembagaan dan lemahnya koordinasi antarlembaga.
Penutup: Rampas yang Haram, Kembalikan Hak Korban, dan Lindungi yang Halal
Saya mendukung sepenuhnya semangat pemberantasan korupsi melalui UU Perampasan Aset.
Koruptor tidak boleh menikmati kekayaan yang diperoleh dari penderitaan rakyat. Hasil kejahatan harus ditelusuri, dibuktikan, dirampas melalui mekanisme hukum yang sah, kemudian dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dan pemulihan hak korban.
Namun, dukungan terhadap pemberantasan korupsi bukan berarti memberikan cek kosong kepada negara untuk menggunakan kewenangan tanpa batas.
Negara harus membuktikan bahwa setiap kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab. Aparat wajib bekerja berdasarkan hukum, bukan selera atau kepentingan tertentu. Pengelola aset harus menjaga amanah, bukan mencari kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan. Sementara itu, lembaga pengawas harus menjalankan fungsi kontrol secara sungguh-sungguh, bukan sekadar menjadi pelengkap struktur kelembagaan.
Pada akhirnya, kualitas sebuah negara hukum tidak hanya ditentukan oleh keberaniannya menghukum pihak yang bersalah, tetapi juga oleh kemampuannya melindungi mereka yang tidak bersalah.
Kita tidak menginginkan pemberantasan korupsi yang hanya menghasilkan angka statistik penyitaan, tetapi gagal memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Kita juga tidak ingin aset hasil kejahatan berhasil dirampas, tetapi kemudian hilang, menyusut nilainya, atau disalahgunakan oleh pihak yang seharusnya bertugas menjaganya.
Begitu pula masyarakat yang memperoleh kekayaan secara sah tidak boleh hidup dalam ketakutan akibat lemahnya perlindungan terhadap hak kepemilikan.
Hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap menjunjung tinggi martabat dan hak setiap manusia. Kekuasaan negara harus cukup kuat untuk memberantas korupsi, sekaligus dibatasi agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan.
Sebab, keadilan bukan sekadar mengambil sesuatu dari pihak yang bersalah. Keadilan juga berarti memastikan bahwa hak tetap berada di tangan orang yang memang berhak memilikinya.
Maka, prinsip yang harus menjadi pegangan bersama dalam penerapan UU Perampasan Aset adalah:
RAMPAS YANG HARAM, KEMBALIKAN HAK KORBAN, DAN LINDUNGI YANG HALAL.
Jangan sampai niat menyelamatkan uang rakyat justru membuka pintu bagi lahirnya ketidakadilan baru.
Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak merampas aset, melainkan negara yang mampu menegakkan hukum secara tegas tanpa mengorbankan keadilan.
Salam Keadilan dan Integritas.












