Jambi (HP) – Dugaan praktik jual-beli kelulusan dalam seleksi Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Jambi memunculkan sorotan tajam terhadap integritas proses rekrutmen aparat negara. Puluhan peserta disebut menyerahkan uang ratusan juta hingga sekitar Rp1 miliar dengan iming-iming dapat lolos menjadi anggota Polri.
Informasi yang berkembang menyebut sedikitnya 26 peserta diduga menjadi korban dalam salah satu skema tersebut, dengan nilai kerugian yang disebut mendekati Rp28 miliar. Sebelumnya, aparat mengungkap 12 korban dengan kerugian sekitar Rp7,81 miliar serta mengamankan dua personel Polda Jambi untuk menjalani proses hukum.
Dugaan praktik tersebut disebut menggunakan skema kuota reguler dan kuota khusus. Perkembangan perkara kemudian memunculkan tuntutan agar penyidik tidak hanya mengungkap pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengatur maupun menikmati aliran dana.
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik Adv. Alfan Sari, SH, MH, MM, menilai perkara tersebut tidak semestinya dilihat sebatas dugaan penipuan terhadap calon peserta. Jika transaksi untuk memperoleh kelulusan benar terjadi, menurutnya, persoalan itu menyentuh prinsip kesetaraan, meritokrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Ketika sebuah jabatan suci untuk melindungi masyarakat diraih dengan cara berbohong dan menyuap, di mana kita meletakkan nilai religius dari ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang kita agungkan di dasar negara? Ini adalah tragedi spiritual. Menyuap dan menerima suap (rasyiah wa murtasyi) adalah perbuatan yang dikutuk oleh agama. Uang miliaran yang bergulir di sana adalah rezeki yang tidak berkah, yang kelak akan mematikan hati nurani pelakunya,” ujar Alfan.
Ia mengingatkan, apabila seseorang memperoleh posisi melalui pengeluaran uang dalam jumlah besar, terdapat risiko munculnya pola pikir bahwa jabatan tersebut merupakan investasi yang harus dikembalikan setelah berkuasa.
“Kalau pintu masuk pengabdian sudah diperdagangkan, jangan heran apabila orientasi sebagian orang setelah berada di dalam institusi ikut berubah menjadi bagaimana mengembalikan modal,” kritiknya.
Konstruksi Hukum Perlu Diperluas
Dari sisi hukum, dugaan penipuan dalam perkara yang terjadi pada 2026 perlu dilihat berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V, sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.
Namun, apabila penyidikan menemukan adanya aparatur negara yang menerima atau menjanjikan sesuatu berkaitan dengan kewenangan atau proses seleksi, perkara dapat berkembang ke ranah tindak pidana korupsi.
Ketentuan yang dapat dipertimbangkan, sesuai fakta dan pemenuhan unsur pidananya, antara lain Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 12B UU Tipikor. Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada bukti mengenai perbuatan, kedudukan pihak yang terlibat, tujuan pemberian, serta hubungan pemberian dengan jabatan atau kewenangan.
Alfan menilai penyidikan harus mampu menjawab rangkaian pertanyaan penting: siapa yang meminta uang, siapa yang menerima, siapa yang mengatur proses, siapa yang menikmati hasil, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan.
Aliran Dana Harus Ditelusuri
Selain dugaan tindak pidana asal, pergerakan uang dalam jumlah besar juga perlu ditelusuri. Apabila ditemukan upaya menempatkan, memindahkan, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dapat diterapkan apabila seluruh unsur terpenuhi.
Pasal 10 UU TPPU juga relevan apabila penyidik menemukan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang.
Dengan nilai transaksi yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah, pemeriksaan rekening, pola transfer, perantara, aset, serta pihak yang menjadi penerima manfaat menjadi penting untuk mengungkap kemungkinan jaringan secara menyeluruh.
Ancaman terhadap Integritas Polri
Bagi Alfan, persoalan terbesar bukan semata-mata besarnya uang yang diduga beredar, melainkan kerusakan nilai yang dapat ditimbulkan terhadap institusi.
Seleksi anggota kepolisian seharusnya mengutamakan kemampuan, kesehatan, mental, dan integritas. Apabila kelulusan dapat diperoleh melalui kekuatan finansial, sistem meritokrasi akan kehilangan makna dan masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap proses penerimaan aparat negara.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta mengenai pentingnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan pembentukan karakter sebagai fondasi kehidupan bernegara.
Secara filosofis, prinsip Immanuel Kant mengenai kewajiban moral juga relevan: suatu tindakan semestinya didasarkan pada prinsip yang dapat diterima sebagai aturan universal. Dalam konteks rekrutmen, jual-beli kelulusan jelas tidak dapat dijadikan prinsip yang berlaku bagi seluruh peserta tanpa menghancurkan sistem seleksi itu sendiri.
Bongkar hingga Aktor Utama
Alfan mendesak agar pengungkapan kasus tidak berhenti pada pelaku yang berada di tingkat bawah.
“Kalau memang ada jaringan, maka yang harus dibongkar bukan hanya orang yang menerima uang di lapangan. Penyidik harus mencari aktor yang mengendalikan, pihak yang menikmati hasil, serta kemungkinan penggunaan kewenangan institusional,” tegasnya.
Ia menilai penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti. Penelusuran aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain menjadi bagian penting untuk memastikan perkara tidak berhenti pada satu atau dua pelaku.
Untuk aspek hukum acara, perkara yang berlangsung pada 2026 juga perlu merujuk pada UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan UU No. 8 Tahun 1981.
Menurut Alfan, kasus dugaan mafia kuota dalam rekrutmen Bintara Jambi merupakan ujian terhadap komitmen pemberantasan praktik transaksional di tubuh institusi kepolisian.
“Seragam negara bukan barang dagangan. Jabatan publik bukan investasi pribadi. Amanah sebagai aparat adalah tanggung jawab kepada negara, masyarakat, dan Tuhan,” ujarnya.
Jika dugaan jual-beli kelulusan tersebut terbukti melalui proses hukum, persoalannya tidak hanya menyangkut kerugian para peserta, tetapi juga menyentuh kredibilitas sistem rekrutmen dan kepercayaan publik terhadap institusi yang memiliki mandat menjaga keamanan serta menegakkan hukum. (rls/Tim PPWI)












