DAERAHHEADLINE

Siswa Kelas XII SMAN 1 Kayuagung Keluhkan Iuran Alkena Rp55 Ribu, Dua Dugaan Pungutan Kegiatan Lainnya Turut Disorot

132
×

Siswa Kelas XII SMAN 1 Kayuagung Keluhkan Iuran Alkena Rp55 Ribu, Dua Dugaan Pungutan Kegiatan Lainnya Turut Disorot

Sebarkan artikel ini

Kayuagung (HP) – Siswa kelas XII SMA Negeri 1 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp55.000 per siswa untuk pembuatan Album Kenangan (Alkena). Dengan jumlah siswa kelas XII yang diperkirakan mencapai 300 orang, total dana yang terkumpul berpotensi mencapai Rp16,5 juta.

Informasi tersebut disampaikan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan dan kenyamanan. Kepada awak media, Kamis (19/11/2026), sumber menyebutkan bahwa setiap siswa kelas XII diminta membayar Rp55.000 untuk keperluan album kenangan.

“Untuk Album Kenangan (Alkena), setiap siswa dikenakan Rp55.000,” ungkap sumber tersebut.

Selain persoalan iuran album kenangan, sumber juga mengungkapkan adanya sumbangan untuk kegiatan kerohanian Islam (Rohis) yang disebut masih berlangsung di lingkungan sekolah.

Menurutnya, meskipun sumbangan tersebut disampaikan sebagai bentuk sukarela, sebagian siswa merasa tidak nyaman apabila tidak memberikan uang.

“Katanya sukarela, tetapi kami merasa tidak enak kalau tidak memberikan sumbangan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), sumber menyebutkan bahwa pungutan yang sebelumnya dikeluhkan kini berangsur jarang terjadi.

Praktisi Hukum Ingatkan Larangan Pungutan yang Tidak Berdasarkan Ketentuan

Menanggapi persoalan tersebut, praktisi hukum sekaligus advokat H. Alfan Sari, SH, MH, MM, mengingatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak membebani peserta didik dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa program wajib belajar 12 tahun merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan. Karena itu, sekolah negeri harus berhati-hati dalam menetapkan pungutan maupun sumbangan kepada siswa dan orang tua.

Menurutnya, perlu dibedakan secara jelas antara pungutan yang bersifat wajib dan sumbangan yang benar-benar sukarela. Sumbangan tidak boleh disertai tekanan, ancaman, kewajiban terselubung, ataupun konsekuensi tertentu bagi siswa yang tidak mampu atau tidak memberikan uang.

Sejumlah Ketentuan Hukum Perlu Menjadi Perhatian

Persoalan ini perlu dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendanaan pendidikan, kewenangan sekolah, dan larangan pungutan yang tidak sesuai aturan.

Di antaranya:

1. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan serta mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar.

2. Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

3. Pasal 46 UU Nomor 20 Tahun 2003, yang mengatur tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

4. Pasal 48 UU Nomor 20 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

5. Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2003, yang memberikan hak kepada peserta didik untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.

6. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, khususnya Pasal 10 dan Pasal 12, yang mengatur penggalangan dana oleh komite sekolah dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Penggalangan dana juga tidak boleh bersumber dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik yang tidak mampu.

Dengan demikian, penentuan apakah iuran album kenangan maupun sumbangan Rohis tersebut melanggar ketentuan hukum harus didasarkan pada mekanisme penetapan, pihak yang menginisiasi, sifat kewajiban pembayaran, penggunaan dana, serta ada atau tidaknya tekanan terhadap siswa.

Guru Dituntut Menjadi Teladan, Bukan Membebani Peserta Didik

Di luar persoalan hukum, polemik ini juga menyentuh tanggung jawab moral tenaga pendidik dan pengelola sekolah.

Pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui semboyan pendidikan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani mengingatkan bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi teladan, membangun semangat, serta memberikan dorongan kepada peserta didik.

Guru bukan sekadar menjalankan tugas mengajar, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk membimbing, melindungi, dan memberikan contoh integritas kepada generasi muda.

Penghasilan, gaji, dan tunjangan yang diterima tenaga pendidik merupakan bagian dari hak atas pekerjaan dan pengabdian profesional mereka. Namun, hak tersebut harus berjalan seiring dengan kewajiban menjalankan tugas secara bertanggung jawab, bukan menjadi alasan untuk membebankan kepentingan pembiayaan kegiatan kepada siswa melalui mekanisme yang tidak transparan.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait guna memberikan informasi yang berimbang kepada publik. (rls/Tim Red PPWI OKI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *