Pewarta, Samosir (HP) — Persoalan pengadaan buku Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Kabupaten Samosir memasuki babak penelusuran lebih mendalam. Kali ini, perhatian tertuju pada pihak sekolah yang melakukan pemesanan langsung kepada penyedia, sementara pembayaran atas pengadaan belum memperoleh kepastian.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Pewarta.com dari Mikael Gregorius Tindaon, salah satu penyedia buku TKA di Kabupaten Samosir, terdapat surat pesanan buku dan faktur atau tagihan yang berkaitan dengan pengadaan buku TKA.
Dokumen itu menjadi dasar untuk menelusuri proses pemesanan, nilai tagihan, pihak yang melakukan pemesanan, serta mekanisme pembayaran yang disepakati antara penyedia dan sekolah.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses pengadaan dilakukan, termasuk apakah pemesanan telah direncanakan dalam dokumen anggaran sekolah dan dari sumber pembiayaan mana pembayaran akan direalisasikan.
Pewarta.com juga memastikan buku yang dipesan telah diterima sesuai jumlah pesanan dan digunakan oleh peserta didik.
Sebelumnya, persoalan pembayaran buku TKA ini dikaitkan dengan ketentuan petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), khususnya mengenai persyaratan buku yang terdaftar dalam Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI).
Namun, penerapan ketentuan tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi, termasuk apakah sekolah telah menerima arahan tertulis dari Disdikpora Kabupaten Samosir mengenai persyaratan pengadaan buku.
Untuk memperoleh kejelasan, Pewarta.com melakukan penelusuran terhadap pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan bendahara BOSP, guna memastikan status pemesanan, penerimaan buku, pencatatan anggaran, serta alasan pembayaran belum direalisasikan.
Pewarta.com juga telah meminta klarifikasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Ketua Komisi III DPRD, Inspektorat, PPID, dan Disdikpora Kabupaten Samosir.
Rakyat berhak memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran pendidikan, terlebih apabila terdapat pengadaan barang yang telah dipesan dan menimbulkan tagihan kepada penyedia.
Persoalan ini diharapkan mendapat penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses pengadaan dan pembayaran buku TKA.
(Candro Situmorang)












