HEADLINELampung Utara

PUBLIK DESAK KETEGASAN INSPEKTORAT: DUGAAN BANTING-BANTINGAN & BAZAR PROYEK DI DISPERKIM LAMPUNG UTARA HARUS USUT TUNTAS

365
×

PUBLIK DESAK KETEGASAN INSPEKTORAT: DUGAAN BANTING-BANTINGAN & BAZAR PROYEK DI DISPERKIM LAMPUNG UTARA HARUS USUT TUNTAS

Sebarkan artikel ini

LAMPUNG UTARA  (HP) – Sorotan publik terhadap dugaan praktik “bagi-bagi paket proyek” di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Penataan Ruang (Disperkimciptaru) Kabupaten Lampung Utara kian memuncak. Memasuki akhir Agustus 2026, warganet, lembaga swadaya masyarakat (LSM), praktisi hukum, akademisi, hingga jajaran DPRD terus mendesak Inspektorat Lampung Utara bergerak cepat dan bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Imbas dari mencuatnya polemik ini meluas hingga merembet pada transparansi proses tender, teknis pelaksanaan pekerjaan, hingga kalkulasi penganggaran APBD murni 2026. Masyarakat khawatir jika praktik ini tidak diputus sampai ke akarnya, pola serupa akan kembali berulang pada pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026.
‎
‎​Dugaan bagi-bagi paket proyek yang telah viral selama nyaris satu bulan ini dinilai mulai mengganggu stabilitas roda pemerintahan daerah. Salah seorang rekanan lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya progres penanganan dari pihak pengawas internal.

‎​“Masalah ini sudah nyaris sebulan dan jadi trending topic di media sosial, tapi belum ada kejelasan tindak lanjut. Inspektorat jangan slow respons. Masalah ini sudah seperti bola api panas yang siap membakar Lampung Utara jika tidak segera dipadamkan,” tegasnya, Sabtu (29/8/2026).

Ia juga mengingatkan agar Pemkab Lampung Utara belajar dari sejarah kelam masa lalu. Rekam jejak penegakan hukum dari Aparat Penegak Hukum (APH)—mulai dari KPK, Kejaksaan Tinggi, Polda, Kejari, hingga BPK—harus menjadi bahan evaluasi serius.

‎​Pembelajaran dari kasus OTT masa lalu di mana mayoritas oknum kepala daerah dan Kepala Dinas terjerat akibat penyimpangan sektor proyek/pengadaan

Mendesak agarUji Kompetensi dan Seleksi Terbuka (Selter) benar-benar dimaksimalkan untuk menjaring pejabat profesional dan mengeliminasi oknum yang merusak stabilitas dinas.

Memastikan proses pengalokasian anggaran pada APBD-P 2026 berjalan bersih dan terbebas dari intervensi pihak tertentu.
‎
‎​Menanggapi gejolak yang berkembang, pihak Inspektorat menyatakan telah mulai mengambil langkah awal untuk memverifikasi kebenaran isu yang menyeret Disperkimciptaru serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DISDABIMBIK).
‎
‎​Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Lampung Utara, Martahan Samosir, menegaskan bahwa instansinya sedang memproses penelusuran tersebut.

Pengawasan dan koordinasi teknis ditugaskan kepada Inspektur Pembantu III (Irban III) bersama tim khusus.

‎Tim diturunkan guna menguji keakuratan serta keabsahan fakta atas isu bagi-bagi paket proyek yang beredar di masyarakat.

Apabila indikasi pelanggaran terbukti benar, sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Publik kini menantikan ketegasan Inspektorat Lampung Utara sebagai benteng pengawasan internal dalam menuntaskan perkara ini secara transparan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.

‎(Tim/Red)
‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *