LAMPUNG UTARA (HP) – Pelaksanaan proyek revitalisasi Sekolah Dasar Negeri Sakti yang berlokasi di Jl. Raya Inpres, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara, memicu sorotan publik. Proyek bernilai Rp1.407.270.000,00 yang bersumber dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (APBN) ini disinyalir menyimpang dari mekanisme swakelola dan mengindikasikan praktik korupsi.
Berdasarkan papan informasi, kegiatan yang dikelola oleh Panitia Revitalisasi Sekolah Kab. Lampung Utara ini seharusnya dilaksanakan secara swakelola. Namun, temuan di lapangan menunjukkan dugaan kuat keterlibatan pihak ketiga yang mengendalikan alur pekerjaan serta pengelolaan anggaran.
Seorang pekerja tukang rangka baja, Rian, mengungkapkan bahwa dirinya direkrut secara dalam jaringan (daring) oleh seseorang bernama Ryan yang mengaku sebagai konsultan proyek.
”Saya dihubungi secara online oleh orang yang mengaku bernama Ryan, seorang konsultan. Dia menawarkan pekerjaan memasang rangka baja di Sekolah dasar Negeri Sakti. Kami bertemu dan sepakat hitungan per meter, sekitar Rp35.000 per meter untuk dua gedung serta bangunan WC,” ujar Rian kepada awak media.
Rian menambahkan, mekanisme pencairan dana proyek tersebut diatur bersama sosok konsultan tersebut. “Terkait keuangan, kata konsultan Ryan pencairan dari pusat dikirim ke BRILink. Saya dan konsultan Ryan sama-sama mengambil uangnya. Kalau kami kekurangan uang, cukup hubungi konsultan Ryan saja,” terangnya.
Sementara itu, pekerja lain bernama Paidi, warga Bangun Sari, mengaku bekerja di lokasi proyek atas perintah Kepala Desa Negeri Sakti, Hendri. “Saya bekerja disuruh Pak Lurah Negeri Sakti,Hendri. Saya baru seminggu di sini. Upah tukang Rp150.000 per hari dan kenek Rp100.000 per hari,” ungkap Paidi di lokasi yang sama.
Kehadiran pihak ketiga serta keterlibatan oknum aparatur desa dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi pelaksanaan anggaran negara. Mengingat statusnya sebagai proyek swakelola, keterlibatan pihak luar dalam pengelolaan dana dan perekrutan pekerja mengindikasikan adanya potensi pelanggaran prosedur teknis.
Selain dugaan penyimpangan mekanisme, proyek ini juga ditengarai minim pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Publik mempertanyakan kesesuaian pengerjaan fisik bangunan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Pengawasan ketat dinilai sangat krusial mengingat kualitas bangunan sekolah berdampak langsung pada keselamatan para siswa dan guru.
Hingga berita ini ditayangkan, tim media masih berupaya melakukan konfirmasi dan meminta klarifikasi resmi dari pihak Kepala Sekolah SD Negeri Sakti maupun instansi terkait.
Atas temuan ini, masyarakat berharap Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Lampung serta Aparat Penegak Hukum (APH)—termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Polda Lampung, hingga Polres Lampung Utara—dapat segera turun tangan menyelidiki dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut.
(Tim/Red)












