Palembang — (HP) Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas (ratas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin (24/8/2026).
Rapat tersebut membahas penanganan karhutla di Sumatera Selatan sekaligus perkembangan situasi di Jambi dan Lampung. Sejumlah pejabat pusat dan daerah hadir, termasuk jajaran TNI-Polri serta Forkopimda Sumatera Selatan. Sementara pimpinan daerah Jambi dan Lampung mengikuti rapat secara daring.
Dalam arahannya, Prabowo meminta penanganan dilakukan secara cepat, terutama terhadap setiap titik panas yang terdeteksi agar tidak berkembang menjadi kebakaran lebih luas. Pemantauan hotspot dan titik api juga perlu diperkuat melalui pengawasan udara, pesawat, maupun drone.
Presiden turut mendorong penambahan sumur bor dan sekat kanal di kawasan gambut. Infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi menjaga kelembapan lahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan produktif, termasuk budi daya ikan.
Selain langkah darat, pemerintah didorong memperluas operasi modifikasi cuaca untuk membantu membasahi wilayah gambut yang rawan terbakar. Prabowo juga mengingatkan jajaran terkait agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kemarau yang berpotensi berkepanjangan.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan persoalan karhutla di Sumatera masih cukup serius. Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas tersebar di 10 provinsi di Sumatera, dengan Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 1.410 titik. Luas lahan terbakar di Sumatera sepanjang 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare.
Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Kunjungan Prabowo ke Palembang merupakan bagian dari rangkaian pemantauan langsung penanganan karhutla setelah sebelumnya ia memimpin rapat di Pekanbaru, Riau. Langkah tersebut menunjukkan penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian pemerintah pusat, dengan penekanan pada kecepatan respons, pencegahan serta koordinasi lintas sektor.
Dalam rapat di Palembang, Presiden juga menyetujui penguatan sarana penanganan karhutla, termasuk tambahan dua helikopter water bombing dan 20 unit ekskavator untuk mempercepat upaya pemadaman di wilayah Sumatera Selatan. (rls/Tim Redaksi PPWI)












