DAERAHHEADLINE

PPWI Soroti Ketegasan Bupati Mukomuko dalam Membangun Daerah: Kondisi Kantor Pemerintahan dan Dugaan Pencemaran Sungai Selagan Jadi Perhatian

85
×

PPWI Soroti Ketegasan Bupati Mukomuko dalam Membangun Daerah: Kondisi Kantor Pemerintahan dan Dugaan Pencemaran Sungai Selagan Jadi Perhatian

Sebarkan artikel ini

MUKOMUKO (HP)  – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Mukomuko mempertanyakan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menangani sejumlah persoalan daerah yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kondisi fasilitas perkantoran pemerintahan hingga dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan pabrik kelapa sawit.

Berdasarkan pantauan PPWI, sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Mukomuko dinilai kurang mendapatkan perhatian dalam hal pemeliharaan. Kondisi tersebut terlihat dari plafon bangunan yang mengalami kerusakan di beberapa titik serta cat bangunan yang mulai memudar.

Kondisi ini menjadi perhatian karena kantor pemerintahan merupakan fasilitas pelayanan publik yang seharusnya dijaga kelayakan, kebersihan, dan kenyamanannya. Pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi serta perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Selain persoalan fasilitas pemerintahan, masyarakat juga menyoroti dugaan pembuangan limbah oleh perusahaan pabrik kelapa sawit di wilayah Kecamatan Teras Terunjam ke aliran Sungai Selagan.

Informasi mengenai dugaan tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan melalui sejumlah media online dan media sosial. Persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.

PPWI menilai dugaan pencemaran tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan. Dinas Lingkungan Hidup bersama instansi terkait perlu turun langsung ke lapangan, melakukan pengujian kualitas air, serta memeriksa sistem pengelolaan limbah perusahaan.

Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Advokat H. Alfan Sari: Pemerintah Harus Tegas, Jabatan Adalah Amanah

Menanggapi persoalan tersebut, Advokat H. Alfan Sari, SH, MH, MM, selaku praktisi hukum, menilai bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan hukum, kepentingan masyarakat, dan prinsip keadilan.

Menurut perspektif hukum yang menjadi dasar tanggapannya, seorang kepala daerah tidak cukup hanya menyampaikan program pembangunan, tetapi harus mampu memastikan program tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata.

“Ketegasan seorang pemimpin dapat dilihat dari keberaniannya menyelesaikan persoalan, melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah, serta mengambil tindakan ketika ditemukan permasalahan yang merugikan kepentingan masyarakat. Jabatan kepala daerah adalah amanah, bukan sekadar kekuasaan atau kehormatan,” demikian rumusan pandangan Advokat H. Alfan Sari.

Ia juga menekankan bahwa terdapat sejumlah ketentuan hukum yang menjadi dasar tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan menjaga kelestarian lingkungan.

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 15 mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta memberikan pelayanan berkualitas.

Pasal 25 mengatur pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik, termasuk pemeliharaannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, fasilitas kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 69 ayat (1) huruf a melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan huruf e dan f juga mengatur larangan pembuangan limbah dan bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan hidup.

Apabila dugaan pembuangan limbah ke Sungai Selagan terbukti melalui pemeriksaan dan alat bukti yang sah, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.

3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi yang berada dalam kewenangannya serta memastikan informasi tersebut akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Menurutnya, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menangani persoalan fasilitas publik maupun dugaan pencemaran lingkungan.

“Kritik masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersedia mendengar, memberikan penjelasan, dan membuktikan tanggung jawabnya melalui tindakan nyata,” demikian penekanan dalam rumusan tanggapan tersebut.

Perspektif Filsuf Dunia: Kepemimpinan Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Persoalan kepemimpinan daerah juga relevan dikaitkan dengan pemikiran Aristoteles, filsuf Yunani yang menempatkan tujuan pemerintahan pada pencapaian kebaikan bersama.

Dalam pandangan Aristoteles, kekuasaan seharusnya dijalankan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Sementara itu, Konfusius menekankan pentingnya keteladanan moral, integritas, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada karakter dan perilaku pemimpinnya.

Pemikiran tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, kepedulian terhadap lingkungan, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Perspektif Negarawan Indonesia: Pembangunan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Pemikiran Mohammad Hatta, salah satu Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, juga relevan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gagasan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang diperjuangkan Mohammad Hatta mengandung prinsip bahwa kekuasaan negara harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek dan infrastruktur, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah Kabupaten Mukomuko diharapkan menjadikan kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Perspektif Agama: Amanah dan Keadilan Merupakan Tanggung Jawab Pemimpin

Dalam ajaran Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Ayat tersebut mengingatkan bahwa setiap amanah harus dilaksanakan secara benar dan adil.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim:

“كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

Pesan tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Amanah kepemimpinan harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, pelayanan yang baik, dan tindakan nyata dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

PPWI Minta Pemerintah Bertindak Nyata

PPWI Kabupaten Mukomuko berharap Bupati Mukomuko tidak mengabaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

PPWI mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret, antara lain:

1. Memeriksa dan memperbaiki kantor-kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan.
2. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pembuangan limbah ke Sungai Selagan.
3. Memastikan perusahaan pabrik kelapa sawit menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai ketentuan lingkungan hidup.
4. Menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas publik, lingkungan hidup, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

PPWI menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Mukomuko membutuhkan kepemimpinan yang tegas, bertanggung jawab, dan berani mengambil tindakan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji pembangunan, tetapi juga bukti nyata berupa pelayanan publik yang layak, lingkungan yang terjaga, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hingga berita ini disusun, PPWI masih membuka ruang klarifikasi dari Bupati Mukomuko dan instansi terkait mengenai seluruh persoalan yang disorot. (rls/Tim Red PPWI)

#referensi; https://mentrengnews.com/air-sungai-selagan-menghitam-diduga-tercemar-limbah-pabrik/
https://www.facebook.com/share/r/1AKmpGioNJ/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *