SAMOSIR (PI) – P-APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp62 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp776 miliar menjadi Rp838 miliar. Kenaikan tersebut tentu bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, sebab di dalamnya terdapat uang daerah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, pertanyaan publik kini sederhana namun penting: tambahan Rp62 miliar itu digunakan untuk apa, masuk ke perangkat daerah mana, program apa yang bertambah dan apa manfaatnya bagi masyarakat Samosir?
Perubahan anggaran tidak otomatis berarti ada persoalan. Tambahan anggaran dapat terjadi karena adanya program baru, perubahan kebutuhan, penyesuaian harga, kebijakan pemerintah maupun alasan lain yang dibenarkan sesuai ketentuan. Namun setiap perubahan tetap perlu dijelaskan secara terbuka dan didukung data. Masyarakat perlu mengetahui perbandingan anggaran sebelum dan sesudah perubahan, termasuk OPD mana yang memperoleh tambahan terbesar serta kegiatan apa yang menjadi penyebab kenaikan tersebut. Jika ada OPD yang mendapat tambahan hingga miliaran rupiah, wajar bila publik bertanya apa alasan kenaikannya, untuk kegiatan apa dan apa hasil yang akan diterima masyarakat.
Pertanyaan berikutnya adalah jika anggaran bertambah, apa yang ikut bertambah untuk rakyat? Bila tambahan tersebut digunakan untuk proyek fisik, perlu dilihat apakah volume pekerjaan juga meningkat, termasuk nilai anggaran, lokasi, waktu pelaksanaan dan target pekerjaan. Demikian pula apabila tambahan masuk ke belanja barang dan jasa seperti perjalanan dinas, rapat, makan dan minum, honorarium, sosialisasi, jasa tenaga ahli maupun kegiatan lainnya. Setiap tambahan anggaran seharusnya mempunyai tujuan, output dan manfaat yang dapat dijelaskan. Jangan sampai angka anggaran bertambah, tetapi masyarakat tidak mengetahui apa yang berubah di lapangan.
Karena itu, penelusuran P-APBD tidak cukup berhenti pada dokumen. Program yang memperoleh tambahan anggaran perlu dilihat pelaksanaannya di lapangan. Jika untuk pembangunan jalan, masyarakat perlu mengetahui berapa panjang jalan yang dibangun dan bagaimana hasilnya. Jika untuk fasilitas publik, perlu dilihat apakah fasilitas tersebut benar-benar dibangun dan dimanfaatkan. Jika untuk program pemberdayaan atau pelayanan masyarakat, perlu diketahui siapa penerima manfaatnya dan apa hasil yang diperoleh. Dengan membandingkan dokumen anggaran, pelaksanaan kegiatan dan kondisi lapangan, publik dapat melihat apakah uang daerah benar-benar menghasilkan manfaat sesuai yang direncanakan.
DPRD Samosir juga memiliki peran penting karena mempunyai fungsi anggaran dan pengawasan. Masyarakat layak mengetahui bagaimana Banggar dan komisi terkait melihat kenaikan sekitar Rp62 miliar tersebut, OPD mana yang memperoleh tambahan terbesar, program apa yang dianggap prioritas, apakah ada anggaran yang dikurangi atau dialihkan, serta apa dasar DPRD dalam menyetujui perubahan tersebut. Pembahasan P-APBD seharusnya tidak berhenti pada persetujuan angka, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan agar anggaran yang telah disepakati benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Konfirmasi terkait kenaikan P-APBD tersebut telah disampaikan melalui WhatsApp kepada Bupati Samosir, Ketua DPRD Samosir, Ketua Banggar DPRD, pimpinan komisi terkait, Kepala BPKAD, Inspektorat dan Kepala UKPBJ. Pertanyaan yang disampaikan antara lain mengenai alasan perubahan anggaran, OPD yang memperoleh tambahan terbesar, program yang mengalami perubahan serta arah penggunaan tambahan sekitar Rp62 miliar tersebut. Namun hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diterima dari pihak-pihak tersebut. Ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka.
Kenaikan P-APBD dari sekitar Rp776 miliar menjadi Rp838 miliar pada akhirnya bukan hanya soal bertambahnya angka anggaran. Yang jauh lebih penting adalah apa yang bertambah bagi rakyat Samosir. Apakah pembangunan bertambah, pelayanan masyarakat semakin baik, program baru benar-benar dirasakan masyarakat, atau ada kebutuhan lain yang menjadi prioritas? Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka dengan data dan dokumen. Sebab APBD bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan uang daerah yang harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang nyata.
Rakyat tidak mempersoalkan APBD bertambah. Yang ingin diketahui rakyat adalah: kalau uang daerah bertambah Rp62 miliar, apa yang bertambah untuk rakyat?
(Candro Situmorang)












