DAERAHHEADLINE

Kontraktor Lokal OKI Terancam Tersingkir, Proyek Lama Belum Dibayar, Pekerjaan Baru Disorot

284
×

Kontraktor Lokal OKI Terancam Tersingkir, Proyek Lama Belum Dibayar, Pekerjaan Baru Disorot

Sebarkan artikel ini

Kayuagung (HP) — Nasib kontraktor lokal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menjadi sorotan menyusul keluhan mengenai pembayaran proyek tahun anggaran 2024 yang disebut belum tuntas. Di sisi lain, muncul informasi mengenai pekerjaan baru yang disebut dikerjakan kontraktor dari luar daerah, Minggu (11/10/2026).

Narasumber berinisial SI menyoroti persoalan tersebut dan pentingnya kejelasan pembayaran pekerjaan serta kesempatan usaha bagi kontraktor lokal. Namun, status tagihan dan informasi mengenai pelaksanaan proyek oleh perusahaan luar daerah masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi dan keterangan pihak terkait.

Persoalan pembayaran proyek sebelumnya juga pernah diberitakan di OKI. Pada Maret 2023, sejumlah kontraktor mengeluhkan pembayaran pekerjaan tahun anggaran 2022 yang belum cair. Dalam pemberitaan tersebut, beberapa kontraktor mengaku terpaksa menjual atau menggadaikan aset untuk mempertahankan usaha.

Pada akhir Desember 2025, keluhan pembayaran juga muncul dari subkontraktor proyek PT Adhi Persada Gedung di kawasan OKI Pulp and Paper. Kasus tersebut melibatkan perusahaan berbeda dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten OKI masih memiliki tunggakan pembayaran proyek yang sama.

Rangkaian pemberitaan itu menunjukkan pentingnya kepastian pembayaran dalam menjaga keberlangsungan usaha konstruksi. Meski demikian, status pembayaran proyek tahun anggaran 2024 perlu dikonfirmasi berdasarkan kontrak, berita acara penyelesaian pekerjaan, dokumen pencairan, dan keterangan resmi pemerintah daerah.

Terkait pekerjaan baru, Pemkab OKI perlu memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan memberikan kesempatan berkompetisi secara adil kepada seluruh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Dugaan dominasi kontraktor luar daerah belum dapat dipastikan tanpa data paket pekerjaan dan hasil pengadaan yang relevan.

Pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi ekonomi juga relevan sebagai landasan kritik terhadap kebijakan pembangunan. Pembangunan idealnya mendorong keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas, termasuk melalui keberlanjutan usaha serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Karena itu, Pemkab OKI melalui organisasi perangkat daerah terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai status pembayaran pekerjaan yang dikeluhkan, kendala penyelesaian, serta langkah yang ditempuh sesuai ketentuan kontrak. DPRD OKI juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan dokumen dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai kontraktor lokal kehilangan kesempatan untuk berkembang di daerahnya sendiri. Kepastian pembayaran, transparansi pengadaan, dan persaingan usaha yang sehat perlu menjadi perhatian bersama.

Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari infrastruktur yang terbangun, melainkan juga dari tata kelola yang akuntabel, kepastian pemenuhan kewajiban kontrak, serta kesempatan ekonomi yang adil bagi masyarakat setempat. (rls/Tim Red PPWI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *