JAKARTA (HP) – Gelombang kecaman terhadap insiden penggeledahan bernuansa represif di Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah, terus menggelinding tajam. Tindakan aparat gabungan yang mendobrak masuk pada dini hari, memicu trauma psikologis pada santriwati di bawah umur, hingga dugaan pelanggaran prosedur operasional dinilai telah melukai rasa kemanusiaan dan mencederai marwah institusi kepolisian.
Advokat senior, Adv. Alfan Sari, angkat bicara secara tegas. Ia menyoroti adanya jurang pemisah yang lebar antara komitmen humanis yang digaungkan oleh Kapolri baru dengan realitas arogansi kekuasaan (abuse of power) yang dipertontonkan oknum aparat di tingkat daerah.
Skala Prioritas yang Cacat: Membandingkan Nilai Warung Mi Babi dengan Harga Diri Umat dan Kemanusiaan
Secara khusus, Alfan Sari mempertanyakan nalar logis di balik skala prioritas penegakan hukum dalam kasus ini. Ia mengkritik keras pengerahan pasukan bersenjata lengkap layaknya menghadapi ancaman kombatan perang, hanya demi memburu tersangka kasus perusakan sebuah warung makan.
“Mari kita hitung secara rasional dan objektif. Seberapa besar sebetulnya nilai kerugian materiil dari Warung Mi Babi Tepi Sawah itu? Berapa ratus ribu atau berapa juta rupiah? Apakah nilai ekonomi dari sebuah warung makan harus ditebus dengan mengorbankan rasa kemanusiaan, melanggar hak-hak anak, dan mempertaruhkan nama besar institusi Polri ..?” cecar Alfan dengan nada retoris yang tajam.
Alfan menilai tindakan melampaui kewenangan ini telah menciptakan ongkos sosial dan psikologis yang jauh lebih mahal daripada kasus pidana asalnya. Tindakan ugal-ugalan aparat di Sukoharjo dinilai secara telanjang telah melukai rasa keadilan publik dan menyinggung sensitivitas umat Islam secara mendalam.
“Penggerebekan serampangan di ruang domestik santriwati pada sepertiga malam bukan sekadar salah prosedur, ini adalah pelecehan terhadap kehormatan institusi pendidikan Islam. Mengorbankan hak privasi perempuan dan memicu trauma mendalam pada anak-anak demi mengejar target kasus perusakan warung adalah bentuk kecacatan moral dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Ironi Profesional Berseragam dan Pengkhianatan Mandat Rakyat
Menurut Alfan, tindakan berlebihan (excessive force) di lingkungan domestik perempuan dan anak-anak merupakan bentuk degradasi moral profesionalisme. Ia mengingatkan kembali hakikat filosofis dari keberadaan Polri dalam struktur bernegara.
“Polri adalah profesional berseragam yang seluruh fasilitasnya mulai dari seragam, lencana, hingga senjata yang mereka pegang, digaji oleh keringat rakyat melalui pajak. Rakyat membayar mereka bukan untuk menjadi sumber ketakutan, melainkan menjadi garda terdepan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Alfan Sari.
Merujuk pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Polri yang diamanatkan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Polri wajib memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Alfan menegaskan bahwa penegakan hukum demi mengejar DPO kasus kriminalitas sama sekali tidak boleh menjustifikasi pelanggaran hak asasi manusia, apalagi mengabaikan aspek perlindungan anak dan etika moral.
Menagih Kembali Semangat “Jenderal Hugeng” sang Tauladan
Lebih lanjut, Alfan mengajak institusi kepolisian untuk berkaca pada sejarah emas bhayangkara. Harapan besar masyarakat terhadap kepolisian sejati selalu tertuju pada sosok melegenda, Jenderal Polisi (Purn.) Hugeng Imam Santoso. Tokoh tauladan yang memimpin dengan integritas tanpa batas, kejujuran absolut, dan pendekatan yang sangat memanusiakan manusia.
“Kejadian di Sukoharjo ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap warisan nilai kepemimpinan Jenderal Hugeng. Masyarakat merindukan polisi yang tegas melawan kejahatan, namun lembut dan penuh hormat saat berhadapan dengan rakyat kecil, terlebih anak-anak perempuan yang tengah menuntut ilmu agama. Jangan sampai gaya penegakan hukum modern justru memundurkan mentalitas aparat ke era kolonial yang represif,” kritik Alfan secara tajam.
Ia juga menilai peristiwa ini merupakan tamparan keras bagi Kapolri baru yang tengah berikhtiar membangun citra Polri yang prediktif, transparan, dan akuntabel. Visi besar di tingkat markas besar terancam menjadi sekadar jargon usang akibat pembangkangan etika oleh oknum di wilayah hukum Jawa Tengah.
Desak Pencopotan Kapolda: Akuntabilitas Komando Tertinggi
Sebagai langkah konkret, Adv. Alfan Sari meminta Divisi Propam Mabes Polri segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh demi menyelamatkan nama baik institusi dari riak ketidakpercayaan publik. Menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, menurutnya, adalah sebuah anomali berbahaya yang harus segera diamputasi.
Tak main-main, Alfan mendesak pemberlakuan asas command responsibility atau pertanggungjawaban komando tingkat tertinggi.
“Kegagalan operasi yang mengabaikan asas kemanusiaan ini tidak boleh berhenti pada sanksi oknum lapangan. Kapolri baru harus menunjukkan ketegasannya secara instan. Copot Kapolda Jawa Tengah yang terbukti gagal membina, mengawasi, dan memastikan jajarannya bertindak profesional. Ini bukan sekadar persoalan teknis penyidikan, ini menyangkut runtuhnya moralitas institusi pengayom di mata rakyat,” pungkas Alfan Sari secara berkelas dan menutup pernyataannya. (Tim Red)












