DAERAHHEADLINE

Keadilan di Ujung Mimpi: Antara Harapan, Kekuasaan, dan Nurani HukumOleh: Advokat H. Alfan Sari, SH, MH, MM Tokoh Hukum dan Keadilan untuk Semua

45
×

Keadilan di Ujung Mimpi: Antara Harapan, Kekuasaan, dan Nurani HukumOleh: Advokat H. Alfan Sari, SH, MH, MM Tokoh Hukum dan Keadilan untuk Semua

Sebarkan artikel ini

Jakarta – (HP) Hukum sejatinya merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia hadir untuk melindungi hak setiap warga negara, memberikan kepastian, menciptakan ketertiban, serta memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, ketika hukum mulai kehilangan independensinya dan dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, uang, maupun kelompok tertentu, maka kepercayaan masyarakat terhadap keadilan perlahan akan terkikis.

Kita tidak dapat menutup mata bahwa persoalan penegakan hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan besar. Berbagai persoalan, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, ketidakadilan dalam proses hukum, hingga perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat berdasarkan kekuatan ekonomi dan kedudukan sosial, terus menjadi perhatian publik.

Hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru dapat kehilangan wibawanya apabila dalam pelaksanaannya lebih tajam kepada masyarakat kecil, tetapi terasa tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan kekuatan finansial.

Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar berdiri untuk kepentingan keadilan, atau justru telah menjadi alat bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan kepentingannya?

Persoalan tersebut bukan sekadar masalah kelemahan aturan atau prosedur hukum. Lebih jauh, ini merupakan persoalan integritas, moralitas, dan keberanian para penyelenggara negara dalam menegakkan hukum secara jujur dan bertanggung jawab.

Hukum Tidak Boleh Takluk kepada Kekuasaan

Dalam negara hukum, tidak boleh ada individu yang ditempatkan lebih tinggi daripada hukum. Jabatan, kekayaan, hubungan politik, maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tidak seharusnya menjadi alasan seseorang memperoleh keistimewaan di hadapan proses hukum.

Pemikiran ini sejalan dengan prinsip yang diperjuangkan Montesquieu, filsuf hukum dan politik asal Prancis, melalui gagasannya mengenai pemisahan kekuasaan. Menurut pemikirannya, kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi pada satu pihak karena kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan.

Artinya, lembaga negara harus saling mengawasi dan menjalankan kewenangannya sesuai batas yang ditentukan. Independensi lembaga peradilan juga harus dijaga agar putusan hukum tidak dipengaruhi tekanan politik maupun kepentingan penguasa.

Sebab, ketika hukum tunduk kepada kekuasaan, keadilan akan kehilangan tempat berpijak. Sebaliknya, ketika kekuasaan tunduk kepada hukum, negara memiliki kesempatan untuk membangun pemerintahan yang berintegritas dan dipercaya rakyat.

Keadilan Harus Lebih Tinggi daripada Kepentingan

Pemikir hukum dunia, Gustav Radbruch, melalui pemikirannya tentang filsafat hukum, menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental hukum, bersama kepastian hukum dan kemanfaatan.

Pemikiran Radbruch mengingatkan kita bahwa hukum tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal. Hukum juga harus memiliki nilai keadilan. Sebuah aturan yang diterapkan secara formal tetapi menghasilkan ketidakadilan yang sangat mendasar patut dipertanyakan dari sudut pandang moral dan filsafat hukum.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran tersebut sangat relevan. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada keberhasilan menyelesaikan perkara, tetapi juga harus memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara jujur, objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.

Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menginginkan hak yang sama, perlindungan yang setara, dan proses hukum yang tidak membedakan siapa yang sedang berhadapan dengan hukum.

Jangan sampai seseorang merasa dapat membeli kebebasan dengan kekayaan, sementara masyarakat kecil harus berjuang panjang hanya untuk mendapatkan haknya.

Ketika Hukum Kehilangan Nurani

Aristoteles, filsuf besar Yunani, pernah mengemukakan gagasan tentang keadilan sebagai perlakuan yang proporsional dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Pemikiran ini mengandung pesan penting bahwa keadilan bukan sekadar memperlakukan semua orang secara sama dalam setiap keadaan, melainkan memastikan setiap orang memperoleh hak dan perlindungan sesuai prinsip hukum yang benar.

Dalam praktik kehidupan bernegara, prinsip tersebut harus tercermin dalam tindakan aparat penegak hukum. Mereka yang memiliki kewenangan harus bekerja berdasarkan bukti, aturan, dan hati nurani, bukan berdasarkan tekanan, kepentingan pribadi, atau pesanan pihak tertentu.

Jangan sampai hukum berubah menjadi panggung sandiwara, tempat kebenaran harus berjuang menghadapi kepentingan yang lebih kuat. Jangan pula sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena merasa bahwa keadilan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki uang, jabatan, dan pengaruh.

Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi tegaknya negara hukum. Ketika kepercayaan itu hilang, masyarakat bukan hanya kecewa terhadap lembaga tertentu, tetapi juga dapat kehilangan keyakinan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Perjuangan Keadilan Tidak Boleh Berhenti

Meskipun berbagai persoalan penegakan hukum masih menjadi tantangan, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kritik terhadap ketidakadilan bukanlah bentuk kebencian terhadap negara. Justru, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kepedulian untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mereka yang berani memperjuangkan kebenaran sering kali menghadapi berbagai tantangan. Ada yang mendapat tekanan, dikucilkan, disalahpahami, bahkan harus menghadapi risiko dalam mempertahankan prinsipnya.

Namun, perjuangan menegakkan keadilan tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum. Kebenaran harus diperjuangkan melalui jalur konstitusional, argumentasi yang kuat, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keberanian moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan.

Advokat, hakim, jaksa, kepolisian, akademisi, jurnalis, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjaga tegaknya hukum. Tidak boleh ada pembiaran terhadap ketidakadilan hanya karena persoalan tersebut tidak menimpa diri sendiri atau kelompoknya.

Keadilan bukan milik satu golongan, bukan pula hak eksklusif orang-orang yang memiliki kekuasaan. Keadilan adalah hak seluruh manusia.

Harapan kepada Tuhan dan Masa Depan Hukum Indonesia

Di tengah berbagai persoalan yang kita saksikan, masih ada satu kekuatan yang tidak boleh hilang dari kehidupan manusia, yaitu harapan.

Sebagai manusia yang memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita percaya bahwa keadilan hakiki berada dalam kuasa Sang Pencipta. Tidak ada perbuatan yang luput dari pengetahuan-Nya, dan tidak ada kesewenang-wenangan yang dapat dibenarkan hanya karena dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan.

Namun, keyakinan kepada keadilan Tuhan bukan alasan bagi manusia untuk berhenti berjuang. Sebaliknya, keyakinan tersebut seharusnya menjadi sumber kekuatan untuk terus menegakkan kebenaran, memperjuangkan hak sesama, dan memperbaiki sistem hukum yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kita membutuhkan lebih banyak manusia yang memiliki keberanian moral, integritas, dan kepedulian terhadap nasib pencari keadilan. Mereka mungkin tidak memiliki jabatan tinggi atau kekuatan besar, tetapi keberanian untuk berdiri di pihak yang benar merupakan kontribusi berharga bagi masa depan bangsa.

Pada akhirnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan banyak peraturan dan lembaga penegak hukum. Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang jujur dalam menjalankan hukum, berani menolak intervensi, serta tidak menggadaikan nuraninya demi kepentingan sesaat.

Keadilan mungkin saat ini terasa masih jauh dari jangkauan sebagian masyarakat. Ia seolah berada di ujung mimpi, sulit diraih, dan membutuhkan perjalanan panjang untuk diwujudkan. Namun, mimpi tentang keadilan tidak boleh dibiarkan mati.

Sebab, ketika masyarakat berhenti berharap pada keadilan, saat itulah ketidakadilan memperoleh ruang paling luas untuk berkembang.

Penutup

Percayalah, tidak ada kekuasaan yang abadi dan tidak ada kesewenang-wenangan yang dapat dibenarkan selamanya.

Hukum harus kembali kepada tujuan mulianya: melindungi manusia, menjaga martabat, dan memberikan keadilan tanpa membedakan status sosial, kekayaan, jabatan, maupun latar belakang.

Kita tidak sedang meminta hukum berpihak kepada kelompok tertentu. Kita hanya menuntut agar hukum berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

Karena hukum tanpa keadilan hanyalah kekuasaan yang dibungkus aturan. Dan keadilan tanpa keberanian untuk memperjuangkannya hanya akan menjadi mimpi yang tidak pernah terwujud.

Selama nurani masih hidup, harapan akan keadilan tidak boleh padam. (rls/Tim Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *