LAMPUNG UTARA (HP) — Menanggapi pemberitaan viral terkait dugaan tambang galian C ilegal di Kecamatan Abung Tinggi, pihak pengelola akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi resmi.
Pengelola dari CV Karya Jaya, yang akrab disapa Pak Jaya, membantah keras tudingan bahwa aktivitas penambangan batu yang dikelolanya di wilayah perbatasan Desa Ulak Rengas dan Desa Sekipi tersebut beroperasi tanpa izin.
Saat ditemui awak media di lokasi tambang pada Selasa (23/9/2026), Pak Jaya yang didampingi sejumlah pekerja menunjukkan map berisi beberapa berkas dokumen perizinan usaha yang dimilikinya.
”Ya kami kecewa Pak. Kita berusaha untuk mencari lapangan kerja untuk masyarakat, sudah membuka lapangan kerja, kita jadi salah. Bagaimana jalan keluarnya,” ujar Pak Jaya saat ditanya tanggapannya terkait isu tidak berizin.
Ia menegaskan bahwa proses penyusunan dan pengurusan dokumen perizinan galian C tersebut telah ditempuh melalui prosedur resmi, baik via notaris maupun dinas terkait di pemerintah kabupaten.
”Isu yang beredar katanya tidak ada izin. Tanggapan saya ya bagaimana cara keluarnya yang terbaik lah. Izin-izinnya sudah ada sama saya,” tegasnya.
Pak Jaya berharap pihak pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan serta arahan yang jelas agar pelaku usaha lokal dan mata pencaharian warga sekitar dapat terus berjalan secara tertib.
”Kalau saya sebagai masyarakat, kalau bisa pemerintah semua yang punya usaha bisa diurus izin tertibnya,” pintanya.
Senada dengan pengelola, para pekerja tambang juga memohon agar aktivitas operasional di lokasi tersebut tidak dihentikan. Salah satu pekerja lokal, April Haji, mengaku sangat menggantungkan kelangsungan hidup keluarganya dari pekerjaan di tambang batu tersebut.
”Atas nama April Haji. Di sini kami bekerja di sini mencari makan di sini buat anak istri di rumah. Semuanya kerja di samping saya,” ungkap April.
Menurut para pekerja, keberadaan tambang galian C ini membantu roda perekonomian warga Abung Tinggi di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan saat ini.
Dengan dilakukannya klarifikasi ini, pihak pengelola berharap ada solusi berimbang (win-win solution) dari pemerintah daerah—bukan sekadar penutupan, melainkan pembinaan agar usaha tambang rakyat dapat beroperasi legal, tertib, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media masih terus berupaya mengonfirmasi Dinas ESDM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Utara untuk memverifikasi keabsahan dokumen perizinan yang ditunjukkan oleh pihak pengelola.
(Tim Investigasi)












