Pewarta, Samosir (HP) — Proyek Penataan Permukiman Huta Lumban Dolok, Desa Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, senilai Rp387.880.200 dari APBD Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan. Pasalnya, papan informasi proyek justru ditemukan tergeletak di atas tanah, bukan terpasang sebagaimana mestinya.
Pantauan Pewarta.com, Sabtu (7/11/2026), menemukan sejumlah kejanggalan pada pekerjaan yang memiliki masa kontrak 50 hari kalender tersebut.
Tak hanya persoalan transparansi, kualitas pemasangan paving block juga memunculkan tanda tanya. Kanstin (Beton penahan Tepi) di sisi kanan terlihat retak memanjang dan terpisah dari badan jalan. Celah antara paving dan kanstin dikhawatirkan menyebabkan paving bergeser hingga amblas.
Selain itu, nat antar-paving tampak tidak rapat dan pasir pengunci tidak merata. Sejumlah sambungan bahkan terlihat ditambal menggunakan adukan semen secara kasar.
Kondisi lokasi pekerjaan juga terkesan semrawut. Material dan sisa bongkaran berserakan, sementara rambu keselamatan maupun pagar pengaman tidak terlihat.
Persoalan lain yang turut dipertanyakan warga adalah pembongkaran gapura. Apakah pembongkaran tersebut telah melalui musyawarah dengan masyarakat pemilik Huta Lumban Dolok atau justru keputusan sepihak pelaksana?
Diketahui, proyek berdasarkan SPK tertanggal 5 Oktober 2026 itu ditargetkan selesai 24 November 2026. Namun, saat ditinjau pada 7 November, kondisi fisik pekerjaan sudah memperlihatkan sejumlah hal yang patut dievaluasi.
Ironisnya, upaya konfirmasi wartawan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir, Golfrid Harianja, yang disebut selaku PPK proyek tersebut, terkait papan proyek, kualitas pemasangan paving block, serta pembongkaran gapura, hingga berita ini diterbitkan belum mendapat jawaban.
Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya, mengingat proyek menggunakan uang rakyat dengan nilai hampir Rp388 juta yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dinas Perkim Samosir diminta tidak tutup mata. Pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan dan evaluasi pengawasan perlu segera dilakukan sebelum proyek dinyatakan selesai dan diserahterimakan. Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
(Candro Situmorang)












