Pewarta (HP) – Samosir Sebanyak 54 desa di Kabupaten Samosir terdampak persoalan gagal bayar kegiatan desa dengan total sekitar Rp6,6 miliar pada 2025.
Persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan PMK 81 dan hingga kini masih menunggu penyelesaian regulasi dari pemerintah pusat.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), sejumlah kepala desa menyampaikan besarnya tagihan kegiatan desa yang belum terbayarkan. Desa Panampangan, misalnya, mengalami gagal bayar sekitar Rp109 juta pada tahap kedua.
Sementara Desa Ronggur Nihuta tercatat sekitar Rp189 juta, sedangkan Desa Rianiate mencapai Rp273 juta.
Kepala Desa Turpuk Limbong, Viktor Sinaga. Ia mengatakan sejumlah kegiatan fisik desa telah selesai dikerjakan. Namun, pihak desa kini ditagih oleh pemilik panglong maupun penyedia material.
“Mohon segera ditindak lanjuti agar bisa realisasi setelah RDP ini,” ujar Viktor, Senin (21/9/2026).
Anggota DPRD Samosir, Eben Ezer Situmorang, meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak semakin membebani pemerintahan desa.
Pemkab Samosir juga didorong segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan kebijakan penyelesaian terkait dampak penerapan PMK 81. Hal itu dinilai penting agar pembayaran kepada pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan dapat segera direalisasikan.
Asisten III Pemkab Samosir, Arnod Sitorus, mengatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi. Menurutnya, diperlukan regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar penyelesaian persoalan.
“Kita tunggu penyelesaian regulasi dan siap kita koordinasikan agar segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas SPMD Kabupaten Samosir, Hans Rikardo Sidabutar, menegaskan terdapat sekitar 54 desa yang terdampak persoalan gagal bayar.
Ia menyatakan pihaknya akan bersinergi dengan eksekutif dan legislatif untuk mendorong percepatan realisasi pembayaran.
“Semoga cepat terealisasi dan kita bisa bekerja sama untuk mempercepat pencairannya,” ujar Hans.
Persoalan gagal bayar kini masih menunggu penyelesaian regulasi dari pemerintah pusat. Pemkab Samosir menyatakan akan terus melakukan koordinasi agar pembayaran kepada desa dan pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan dapat segera direalisasikan.
(Candro Situmorang)












