Jakarta (HP) – Kita sedang berdiri di atas titik puncak sebuah ironi yang menyakitkan bagi bangsa ini. Di satu sisi, rakyat dipaksa menjadi saksi bisu dari kemewahan yang dipajang tanpa rasa malu: para pejabat yang sibuk melakukan kunjungan luar negeri dengan dalih tugas dinas, hingga perayaan ulang tahun yang diadakan di hotel-hotel kelas dunia dengan tarif kamar semalamnya setara dengan biaya hidup seluruh warga sebuah desa. Di sisi lain, rakyat yang sama harus berjuang melewati lorong-lorong sempit birokrasi yang penuh kusut, menghadapi sistem hukum yang terasa tumpul ketika menghadapi mereka yang berkuasa, namun sangat tajam menyakiti mereka yang tak memiliki daya.
Tragedi Hilangnya Kompas Moral di Tangan Penguasa
Tragedi terbesar yang kita alami hari ini bukanlah kemiskinan secara fisik semata, melainkan hilangnya arah kompas moral di tangan mereka yang memegang kekuasaan. Ketika aparat penegak hukum (APH) yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi terwujudnya keadilan justru terjerat dalam lingkaran korupsi dan manipulasi terhadap hukum itu sendiri, kepada siapa lagi rakyat bisa menyerahkan dan menitipkan harapan mereka?
Kekacauan dalam birokrasi tidak lagi sekadar masalah inefisiensi kerja, melainkan telah menjadi celah yang sengaja dibuat untuk memberikan kesempatan kepada penyelewengan agar berjalan dengan seolah-olah sah. Potensi kejahatan saat ini tidak perlu lagi bersembunyi di balik kegelapan; ia muncul dengan percaya diri di bawah lampu sorot ruang makan mewah dan di balik dinding-dinding ruang kerja yang menjadi simbol kekuasaan. Rakyat kini memasuki fase yang bisa disebut sebagai “yatim piatu secara politik”—mereka memiliki pemimpin namun merasa tidak mendapatkan perlindungan, memiliki sistem hukum namun tidak merasakan keadilan yang setimpal.
Negara Taruh Besar pada Permainan Etika yang Berisiko
Negara kita saat ini sedang memasang taruhan besar pada sebuah permainan etika yang penuh risiko. Jika kemewahan yang dinikmati oleh para penguasa terus dibangun di atas puing-puing kepercayaan rakyat yang telah runtuh, maka yang tinggal hanyalah menghitung waktu sebelum fondasi utama bangsa ini benar-benar mengalami keretakan yang tak bisa diperbaiki. Karena pada akhirnya, stabilitas sebuah negara tidak dapat diperoleh dengan membeli kunjungan luar negeri atau menggelar pesta pora yang meriah, melainkan dengan integritas yang benar-benar bisa dirasakan oleh mereka yang berada di posisi paling lemah.
Di tengah keretakan kepercayaan publik yang semakin dalam, harapan kita kini hanya bisa bertumpu pada keberanian untuk melakukan perbaikan yang mendasar. Kepada seluruh penyelenggara negara, marilah kembali kepada prinsip dasar kepemimpinan sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penguasa yang haus akan validasi melalui kemewahan. Negara ini membutuhkan sebuah ‘pertobatan birokrasi’ yang bersifat radikal—di mana integritas tidak lagi sekadar menjadi jargon yang tertulis di atas kertas, melainkan menjadi napas yang mengalir dalam setiap langkah pengambilan keputusan.
Tokoh Masyarakat dan Rakyat Harus Jadi Agen Perubahan
Para ulama dan tokoh masyarakat tidak boleh menjadi alat untuk menyetujui kebijakan yang menindas, melainkan harus berperan sebagai kompas moral yang independen dan tegas. Sementara itu, masyarakat juga harus melakukan transformasi dari sekadar menjadi penonton yang pasif dan apatis, beralih menjadi agen pengawas yang kritis dan bertanggung jawab.
Prinsip amar ma’ruf nahi munkar dalam konteks bernegara berarti kita tidak boleh lagi diam melihat setiap bentuk penyelewengan, sekecil apa pun bentuknya. Kekuatan kolektif yang dimiliki rakyat adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan birokrasi yang sedang sakit parah.
Hanya dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara penguasa yang mau mendengar suara rakyat, tokoh agama yang memiliki integritas yang tak tergoyahkan, dan rakyat yang berani bersuara dengan penuh tanggung jawab, kita baru bisa menyelamatkan bangsa ini dari jurang kehancuran moral. Sebab, diamnya orang-orang baik ketika menyaksikan kemungkaran yang terjadi secara sistemik adalah sama saja dengan membeli tiket menuju keruntuhan bagi peradaban kita bersama. (Tim/Red)
