HEADLINELampung Utara

Masa lalu calon Sekda Lampung Utara menentukan masa depan birokrasinya

183
×

Masa lalu calon Sekda Lampung Utara menentukan masa depan birokrasinya

Sebarkan artikel ini

Kotabumi (HP) Akhir-akhir ini birokrasi Lampung Utara sedang di ramaikan oleh pemberitaan tentang seleksi terbuka (selter) JPTP Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Rangkaian selter tersebut sudah memasuki tahap akhir, telah mengerucut ada 3 nama yang lolos, Panitia akan menyampaikan rekomendasi 3 nama calon kepada Bupati.

Bupati akan memilih dan melantik salah satu calon untuk ditetapkan sebagai pejabat. untuk salah satu diantaranya di pilih oleh bupati untuk menduduki posisi orang no 1 dilingkungan ASN Lampung Utara tersebut.

Ketiga nama itu ialah, Desyadi, Intji Indriati, dan Mirza Irawan Dwi Atmaja. Untuk hal kemampuan diantara tiga orang tersebut tentu tidak diragukan lagi soal kompetensinya, karena ketiganya memiliki latar belakang pengalaman di keuangan.

Mengapa menjadi penting dalam hal keuangan, karena Lampung utara memang membutuhkan sosok sekda yang mampu atas tata kelola keuangan disusul oleh kemampuan-kemampuan lainnya.

Sandi Fernanda perwakilan dari Generasi Milenial Peduli Akses Lampung (GEMPAL) menilai sebagai pimpinan dilingkungan birokrasi, selain sebagai administrator juga harus mampu menjadi motivator serta koordinator ASN, sebagai pelaksana pemerintahan, maka idealnya seorang sekda punya rekam jejak yang baik dan bersih dimasa lalu.

Pemerintah Kab. Lampung Utara masih dalam kondisi berusaha keluar dari kemelut fiskal yg berawal dari imbas peristiwa OTT KPK, oleh karenanya figur-figur yang terindikasi ikut andil dalam peristiwa itu harap di pertimbangkan oleh bupati.

Pada pemerintahan sebelumnya kita juga melihat salah satu dari calon sekda yang lolos sampai pada tahap ini, sudah di berikan kesempatan untuk menduduki jabatan strategis, untuk berbuat menebus dosanya kepada masyarakat Lampung Utara.

Namun nyatanya tidak juga mampu berbuat, capaian PAD 60 % tidak berubah selama 2 tahun.
Justru yang mengalami kenaikan anggaran perjalanan dinas luar daerah, serta adanya temuan BPK terkait kelebihan Honor di 2024.

(Tim/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!