DAERAHHEADLINE

Diancam Pidana Gara Gara Kata Intimidasi! LBH Diduga Tekan Media 

78
×

Diancam Pidana Gara Gara Kata Intimidasi! LBH Diduga Tekan Media 

Sebarkan artikel ini

Bengkulu (HP) — Upaya yang diduga kuat merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers terjadi di Kota Bengkulu. Seorang oknum yang mengaku sebagai tim hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Ade & Associate” mengirim pesan berisi ancaman pidana kepada redaksi _Investigasi.News_, buntut pemberitaan soal dugaan pungutan “jukir wajib” tanpa dasar hukum.

Alih-alih menggunakan mekanisme yang diatur Undang-Undang Pers, pihak tersebut justru menolak jalur hukum sah dan memilih menekan redaksi dengan ancaman pidana.

Peristiwa ini memprihatinkan, terlebih datang dari pihak yang mengaku memahami hukum. Seharusnya keberatan atas pemberitaan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan, bukan dengan ancaman untuk membungkam kebebasan menyampaikan informasi.

*AWAL MULA: PESAN WA YANG DIDUGA MENGANDUNG ANCAMAN*

Semuanya berawal dari berita berjudul: _”Stop Intimidasi! Pemkot, Indomaret dan Alfamart Tak Boleh Dipaksa ‘Jukir Wajib’ Tanpa Dasar Hukum”_. Berita itu menyoroti dugaan pungutan tanpa dasar hukum dan unsur pemaksaan yang dapat dikategorikan intimidasi.

Jumat, 12 September 2026 pukul 19.44 WIB, redaksi menerima pesan WhatsApp dari nomor +62 896-8427-***_ berfoto profil logo LBH. Pengirim keberatan atas kata “intimidasi” di judul.

_”Maksudnya apa dalam pemberitaan Mbak yang pakai bahasa jangan intimidasi Pemkot dan Indomaret serta Alfamart?”_ tulisnya.

Saat redaksi menjelaskan prosedur Hak Jawab sesuai *UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*, jawaban yang diterima justru mengejutkan:

_”Kalau dengan kami tim hukum, tidak ada istilah hak jawab atau klarifikasi. Selama pemberitaan Anda tidak benar, maka kami anggap cacat hukum, dan akan kami dalami tindak pidananya.”_

Oknum itu juga menyebut akan menggelar rapat aliansi dan menegaskan kata “intimidasi” masuk ranah pidana. Pernyataan ini memunculkan dugaan upaya memaksakan penafsiran hukum sepihak untuk menekan kebebasan pers.

*REDAKSI TEGAS: KERJA JURNALISTIK DILINDUNGI UU PERS*

Menanggapi itu, redaksi menjawab resmi dan menolak segala bentuk tekanan:

_”Yang Terhormat Bapak. Kami menghargai komunikasi ini. Namun kami tegaskan, kami bekerja berdasarkan UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Jika ada keberatan, silakan gunakan Hak Jawab secara tertulis ke redaksi kami. Upaya penyelesaian di luar mekanisme tersebut kami anggap sebagai bentuk tekanan terhadap kemerdekaan pers.”_

Redaksi menegaskan produk jurnalistik tunduk pada UU Pers berdasarkan asas _lex specialis derogat legi generali_. Artinya keberatan diselesaikan lewat Hak Jawab dan Hak Koreksi, bukan ancaman pidana.

Justru *Pasal 18 ayat (1) UU No. 40/1999* mengatur: _”Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi kemerdekaan pers dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.”*

Artinya, upaya menghalangi kerja jurnalistik justru dapat dipidana.

*PANDANGAN SUMBER: JANGAN GUNAKAN HUKUM UNTUK MEMBUNGKAM*

Salah satu sumber meminta namanya tidak disebutkan menyayangkan kejadian ini.

“Sangat memprihatinkan. Pihak yang mengaku memahami hukum seharusnya jadi teladan menaati aturan, bukan menggunakan ancaman untuk membungkam kebebasan informasi. Ini bisa memicu kegaduhan yang tidak perlu. Seharusnya diselesaikan dengan pikiran jernih, karena sama-sama paham regulasi dan kode etik,” ujarnya.

“Di mata hukum semua warga negara sama. Tidak ada hukum di atas hukum. Tidak boleh ada pemaksaan penafsiran hukum untuk kepentingan sepihak, apalagi untuk mengintimidasi kebebasan bersuara yang dilindungi hukum dan konstitusi,” tegasnya.

*PENUTUP: KEMERDEKAAN PERS ADALAH PILAR DEMOKRASI*

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima surat keberatan atau Hak Jawab tertulis sesuai UU Pers. Seluruh bukti percakapan telah disimpan sebagai bahan pembuktian.

Kemerdekaan pers dijamin *Pasal 28F UUD 1945*. Mengkritik kebijakan publik dan mengawasi kepentingan umum adalah fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Setiap upaya membatasi atau menghalangi fungsi pers bertentangan dengan konstitusi dan dapat dikenai sanksi hukum.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang keberatan untuk menyampaikan Hak Jawab tertulis sesuai UU Pers. Pemberitaan ini disusun berdasar asas praduga tak bersalah, berimbang, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

((Hidayat Saleh — PPWI Bengkulu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *