Oleh: Agung – (HP) Jepriansyah Jurnalis Media Radar Sumatera News, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan
“Ketidakadilan di mana pun merupakan ancaman bagi keadilan di mana pun.” — Martin Luther King Jr.
Ungkapan tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diukur dari terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan, tetapi juga dari terwujudnya keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.
Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa ini patut bersyukur atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih. Infrastruktur berkembang pesat, akses pendidikan semakin luas, pelayanan publik terus bertransformasi melalui digitalisasi, dan perekonomian nasional masih mampu bertahan di tengah berbagai tantangan global. Berbagai kemajuan tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih tersisa satu pertanyaan mendasar: apakah rakyat Indonesia telah benar-benar merdeka dalam arti yang sesungguhnya?
Kemerdekaan sejatinya tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan atas kedaulatan negara. Lebih dari itu, kemerdekaan harus tercermin dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera, memperoleh kesempatan kerja yang layak, merasakan kepastian hukum, serta terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Amanat tersebut sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Di bidang ekonomi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Utang negara yang mencapai ribuan triliun rupiah merupakan instrumen fiskal yang lazim digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah menyatakan bahwa rasio utang masih berada dalam batas yang terkendali. Meski demikian, masyarakat tentu berharap agar setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata, dilakukan secara transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, serta meningkatnya biaya hidup masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian warga. Selama masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, makna kemerdekaan ekonomi belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai perkara korupsi yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh berbagai lembaga negara. Namun demikian, kritik dan harapan masyarakat agar praktik KKN diberantas hingga ke akar-akarnya masih terus mengemuka. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta integritas aparatur negara harus terus ditingkatkan.
Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum juga menjadi perhatian. Dalam ruang publik masih berkembang pandangan bahwa hukum belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan yang setara bagi seluruh warga negara. Sebagian masyarakat menilai masih terdapat kesan adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara, terutama terhadap pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik maupun kekuatan ekonomi. Terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut pada setiap kasus, kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat independensi lembaga penegak hukum, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memastikan prinsip equality before the law benar-benar diwujudkan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi simbol keadilan, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat.
Filsuf Yunani, Aristoteles, pernah mengatakan, “The worst form of inequality is to try to make unequal things equal.” Kutipan tersebut mengajarkan bahwa keadilan bukan berarti menyamakan semua orang dalam segala hal, melainkan memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, keadilan hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan secara independen, konsisten, dan bebas dari intervensi.
Senada dengan itu, filsuf politik Montesquieu mengingatkan, “Tidak ada tirani yang lebih kejam daripada yang dilakukan atas nama hukum dan atas nama keadilan.” Kutipan tersebut menjadi refleksi bahwa hukum seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan alat yang dipersepsikan digunakan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok tertentu.
Di sisi lain, Indonesia juga telah menunjukkan berbagai kemajuan yang patut diapresiasi. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, peningkatan layanan kesehatan, transformasi digital, serta semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi merupakan modal penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Pada akhirnya, kemerdekaan bukanlah garis akhir, melainkan sebuah proses panjang yang harus terus diperjuangkan. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, media massa, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, memberantas korupsi, serta memastikan pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagaimana diingatkan oleh Nelson Mandela, “To be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.” Kemerdekaan bukan sekadar melepaskan diri dari belenggu, melainkan membangun kehidupan yang menghormati hak, martabat, dan kebebasan setiap manusia.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga kemerdekaan tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi benar-benar terwujud dalam penegakan hukum yang adil, pemerintahan yang bersih, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
