Mukomuko (HP) – Persatuan Petani Masyarakat Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pondok Suguh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Bengkulu Agro Teknologi (BAT), Selasa 19 Mei 2026.
Ratusan petani menyuarakan aspirasi terkait aktivitas penerbangan dan penyuntikan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Mereka meminta penghentian kegiatan tersebut karena dinilai berdampak terhadap lahan kelapa sawit milik warga di wilayah setempat.
Aksi ini juga dipicu rencana penyitaan kebun sawit milik warga di dua kecamatan tersebut oleh Program Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Warga khawatir kehilangan sumber penghasilan utama jika lahan yang sudah puluhan tahun digarap diambil alih negara.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanah Mukomuko, Zuhur mendesak Pemerintah Daerah segera mengambil langkah musyawarah untuk menyikapi sengketa lahan ini.
“Warga menggantungkan hidup dari hasil kebun sawit. Bila PKH mengambil alih kebun yang dimiliki masyarakat, tentu warga tidak bisa lagi menghidupi keluarga, termasuk biaya pendidikan anak dan kesehatan,” tegas Ketua LSM Amanah, Zuhur pada media.
Dalam orasinya, massa meminta kejelasan status lahan dan solusi yang tidak merugikan petani. Mereka berharap pemerintah memfasilitasi dialog antara warga, dan tim PKH sebelum dilakukan eksekusi lahan.
Aksi berjalan damai dengan pengawalan aparat gabungan dari Polres Mukomuko, TNI, untuk berdialog.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BPKH Wilayah V maupun Pemkab Mukomuko terkait tindak lanjut tuntutan warga.
*Catatan Redaksi*:
PKH atau Penertiban Kawasan Hutan adalah program pemerintah untuk menata ulang lahan yang masuk dalam kawasan hutan negara. Sengketa kerap muncul saat lahan yang sudah dikelola warga masuk dalam peta kawasan hutan berdasarkan SK Kementerian LHK.
