Peringati HUT ke-77 Republik Indonesia, Pj Wali Kota Tebing Tinggi : Jadikan Momen Untuk Bangkit Meriahkan HUT RI Ke 77 Media Berantas Kriminal Gelar Perlombaan Rakyat PERINGATI HUT KE-77 REPUBLIK INDONESIA, PJ. WALI KOTA TEBING TINGGI : JADIKAN MOMEN UNTUK BANGKIT Sejumlah LSM dan Media Beraliansi Rayakan HUT RI ke 77 Tahun di Kota Tebing Tinggi. Bupati Batanghari Siap Fasilitasi Usulkan Grebek Suro Sridadi Jadi Agenda Tahunan Pemprov Jambi

Home / Berita

Rabu, 31 Agustus 2022 - 22:42 WIB

PERMOHONAN PKPU PENSIUNAN PT GRJ DI TOLAK, PENASEHAT HUKUM MEMINTA HAKIM YANG MEMUTUS DI PERIKSA.

Medan, Pewarta

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Dahlia Panjaitan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pensiunan PT Gotong Royong Jaya (GRJ) di Ruang Cakra 8, Rabu (31/8/2022).

Menanggapi putusan itu, Leo Siallagan, Syahputra Simatupang, Felix Tobing, Rinaldo Girsang selaku Penasehat Hukum (PH) para pensiunan menilai hasil putusan majelis hakim sangat berpihak ke PT GRJ yang mengatakan tagihan pensiunan tidak terdaftar sebagai utang.
“Menurut kita itu ada suatu kejanggalan terhadap putusannya. Karena pertimbangan hakim itu menyatakan tagihan-tagihan pensiunan klien kita ini bukan merupakan utang. Penjelasan Pasal 1 (5) dana pensiun itu termasuk kategori utang bisa diajukan oleh menteri keuangan dalam perusahaan asuransi artinya apa, dana pensiun itu merupakan tagihan,” ujar Leo Siallagan seusai persidangan.

BACA JUGA  Wakil Bupati Madina,Atika hadiri dan tutup vestipal nasyid ke 19 Kab Madina.

Karena itu, Leo Siallagan akan memberikan laporan ke tingkat lebih tinggi yaitu bahwa putusan yang dilakukan majelis hakim hari ini tidak sebanding dengan dasar Undang-Undan (UU).

“Kita akan ajukan keberatan ke Komisi Yudisial. Mungkin sekarang kawan-kawan kita belum bisa mendapatkan haknya. Tapi kita tetap akan berjuang untuk ini. Betul, mungkin kita menduga sangat banyak mafia-mafia PKPU yang ada di pengadilan saat ini,” tegasnya.
Ia juga meminta kepada Ketua PN Medan agar memeriksa seluruh hakim yang tidak memihak kepada keadilan sesuai UU.
“kepada ketua pengadilan periksa hakim-hakim yang memeriksa perkara PKPU Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Medan , diduga hakim-hakim itu ada bermain,” ujarnya.

BACA JUGA  PC PMII Madina Gruduk DPRD Mandailing Natal Menolak Kenaikan Harga BBM

Ia juga berharap PN Medan dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai fakta tidak berpihak kemana pun

“Harapan kita ya, mudah mudahan ke depannya tidak ada lagi putusan-putusan yang seperti ini, lari dari pada UU ini. Jelas ada diatur di UU kenapa tidak diputus sesuai UU begitu loh. Jadi selanjutnya kita nanti akan mengajukan keberatan,” pungkasnya.( Tim ).

Share :

Baca Juga

Berita

Sijago Merah Lahap 8 Rumah, Bupati Madina Kunjungi Korban

Berita

Berita

Muhammad Dimiyathi Hadiri Penilaian PJ Kepala Daerah di Kemendagri

Berita

Tinjau Proyek Jalan Pagur – Panyabungan, Wabub Madina Targetkan selesai Oktober 2022

Berita

HADIRI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK, PJ WALI KOTA : KETERBUKAAN INFORMASI SALAH SATU PILAR MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PELAYANAN DAN PEMBANGUNAN

Berita

Wakil Bupati Madina,Atika hadiri dan tutup vestipal nasyid ke 19 Kab Madina.

Berita

PARSI Sumut Gelar Diskusi Film pada FFP ke-VI 2022 DR Sudibyo JS SSn MSn : Pemda Harus Dukung Perfilman di Medan

Berita

Bupati Madina Resmikan Kampung Pancasila di Desa Bange Nauli